TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto angkat bicara menanggapi soal status Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola calon presiden nomor dua Prabowo Subianto di lahan seluas 340.000 hektare.

Angka luasan 340 ribu hektare lahan itu sebelumnya diungkit oleh calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, dalam debat capres pada Ahad malam lalu, 7 Januari 2024.

“Kalau HGU (Hak Guna Usaha), semuanya kan ada keputusan menteri dan itu sah, dan berjangka waktu,” ujar Hadi, Rabu, 10 Januari 2024. Hal ini disampaikannya usai Penyerahan Hasil Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 di Jakarta.

Hadi menjelaskan, lahan yang dikelola Prabowo Subianto itu berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Penggunaan lahan itu diatur oleh keputusan menteri dan berlaku untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan HGU itu juga didasarkan pada keputusan menteri dan memiliki jangka waktu tertentu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, dan bisa diperpanjang. Namun Hadi tak menjelaskan lebih jauh soal status jangka waktu dari HGU tersebut saat ini, apakah masih berlaku atau telah diperpanjang.

Di akhir tanggapannya, Menteri Hadi menegaskan bahwa HGU memang dapat diberikan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan “Itu jangka waktunya tentunya kita lihat sesuai kebutuhan dan bisa diperpanjang. Jadi sah, sah,” katanya.

Soal luas lahan 340.000 hektare milik Prabowo sebelumnya juga dikomentari oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia yang pernah menjabat Menteri Kehutanan selama 2009 hingga 2014, menyebutkan, perusahaan yang dimiliki Prabowo memang pernah diberi hak guna usaha (HGU) untuk sejumlah lahan di Kalimantan dan Aceh.

"Setahu saya Pak Prabowo punya (HGU), tetapi enggak sebesar itu. Kalau saya tidak salah sekitar 60.000 hektare ada di Kalimantan dan di Aceh, tetapi sebagian sudah dikembalikan ke Negara," kata Zulhas ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Ia juga menegaskan bahwa puluhan ribu lahan hektare itu sifatnya hanya dipinjamkan oleh Negara untuk dikelola korporasi, yang dimiliki banyak orang, salah satunya Prabowo. "Dan itu juga sifatnya pinjam untuk dipakai, bukan milik Pak Prabowo pribadi, melainkan korporat," ucap Zulhas.

ANTARA

Pilihan Editor: Anies Baswedan Kritik Pengadaan Alutsista Prabowo, Pengamat: Praktik Broker Sumber Mark Up Anggaran