Supaya Bansos Tidak Lestarikan Kemiskinan, Ganjar: Perlu KTP Sakti untuk Presisi Data

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 10 Januari 2024 08:49 WIB

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan paparan saat menghadiri acara Demokr[e]asi di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo mendengarkan cerita dan aspirasi publik dalam berbagai hal diantaranya tentang ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin soal bantuan sosial (Bansos) dapat melestarikan kemiskinan. Menurut Ganjar, saat ini presisi data dibutuhkan sehingga program yang diusung dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud Md, yakni KTP Sakti menjadi diperlukan.

"Kenapa kemudian kita perlu KTP Sakti? Karena itu presisi data. Kalau kita presisi datanya, maka sebenarnya, yang berhak menerima itu betul-betul yang masuk dalam kemiskinan, kalau perlu yang ekstrim sehingga kemudian betul-betul tepat sasaran," kata Ganjar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ganjar kemudian menjelaskan bahwa saat ini bantuan langsung tunai (BLT) menjadi penting bagi masyarakat dengan kemiskinan ekstrem karena mereka memerlukan bantuan seketika. Sementara untuk masyarakat yang lain, kata dia, harus diberdayakan.

"Tetapi yang lain kan musti empowering (diberdayakan) dengan cara pendidikan. Maka saya bicara 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Itu kan prestasi, kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka ya kita tidak akan memberikan ikan. Kita akan betul-betul kasih kail di antara keluarga yang ada," kata Ganjar usai menghadiri pertemuan dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan calon anggota legislatif (caleg) partai koalisi di D'pillars Resto Cilacap, Jawa Tengah, Selasa.

Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sependapat dengan pernyataan Ma'ruf.

Advertising
Advertising

"Selebihnya, benar yang disampaikan oleh Pak Wapres. Kita mesti memberdayakan, dan itu pemerintah bisa mengintervensi dari pintu yang lain. Ya minimal yang desil 1, desil 2, itu menjadi perhatian dengan sifatnya konsumtif. Akan tetapi, yang lain bisa dengan yang sifatnya produktif dan pemberdayaan," ujarnya.

Sebelumnya, Ma'ruf mengatakan bahwa pemberian bansos secara terus-menerus merupakan bentuk melestarikan kemiskinan.

"Kita harapkan ke depan 2024 tambah lagi anggarannya untuk sosialnya juga. Tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tetapi pemberdayaan supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan," kata Ma'ruf saat berbincang bersama wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Prabowo Dikritik Anies soal PT TMI, Pengamat Militer Ungkap Persoalan Perusahaan Ini




Berita terkait

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

3 menit lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

2 jam lalu

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

2 jam lalu

Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

7 jam lalu

Kabinet Prabowo: 5 Kritik Terhadap Wacana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

Namun, wacana Kabinet Prabowo berjumlah 40 pos ini menjadi perbincangan publik, menuai kritik dan beragam respons dari berbagai kalangan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

8 jam lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

8 jam lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Sebut Pelantikan Prabowo - Gibran Sangat Sulit untuk Dijegal

9 jam lalu

Bamsoet Sebut Pelantikan Prabowo - Gibran Sangat Sulit untuk Dijegal

Bamsoet mengatakan tak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

10 jam lalu

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

11 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

12 jam lalu

Terpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024

Kemenhub membebastugaskan Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara, Asri Damuna, imbas video viral mendatangi Youtuber perempuan untuk diajak ke hotelnya.

Baca Selengkapnya