Pengusaha Konveksi Mengeluh Sepi Orderan Atribut Kampanye Pemilu 2024, Begini Kata Asosiasi UMKM

Selasa, 9 Januari 2024 08:15 WIB

Pekerja menyelesaikan pembuatan kaos kampanye di usaha konveksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Menjelang kampanye Pemilu legislatif dan kampanye pemilihan presiden pada Pemilu 2024, pesanan kaos kampanye naik hingga 400 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan pelaku UMKM mesti berjuang lebih keras untuk mengoptimalkan orderan di masa Pemilu 2024. Hal ini seiring keluhan pengusaha konveksi dan sablon soal penurunan orderan dibanding Pemilu 2019.

"Jangan salahkan situasinya, padahal kurang optimal kejar omzet," ujar Edy ketika dihubungi Tempo, Senin, 8 Januari 2024.

Ia masih meyakini Pemilu 2024 berdampak ekonomi pada UMKM. Sebab, peserta Pemilu kali ini lebih banyak. Mulai dari jumlah partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon presiden-calon wakil presiden.

"Mestinya, semakin banyak yang pesta, orderan bajunya lebih banyak," kata Edy. "Sekarang masalahnya, orderan itu ke siapa? Bisa jadi yang pas Pemilu 2019 pesan ke si A, Pemilu 2024 pesan ke si B."

Dugaan Atribut Kampanye Impor

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengklaim orderan atribut kampanye dari parpol ataupun caleg turun hingga 70 persen dibanding Pemilu periode lalu.

"Sampai saat ini, kami bukan tidak dapat orderan, tapi masih banyak kurang," kata Nandi di Kantor Kemenkop UKM, Senin, 8 Januari 2024. "Dulu, tiga bulan sebelum kampanye, sudah kebanjiran order."

Dulu, lanjut Nandi, orderan dari partai bisa mencapai 10 juta keping. Sementara kini, orderan hanya di angka puluhan ribu dari caleg. Orderan itu pun, kata dia, biasanya mendadak dan bergantung pada acara. Misalnya, orderan 50 ribu untuk acara deklarasi.

"Jadi, sangat terdampak. Pesta demokrasi yang tadinya jadi THR kami, bonus, sekarang bukan tidak ada, tapi dikit," ujar Nandi.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan anjloknya orderan ke pengusaha konveksi. Salah satunya pembelian melalui e-commerce.

"Pemilu lalu banyak pesanan barang ke UMKM. Sekarang pemesanan ke e-commerce dan kita tahu e-commerce itu barang-barangnya dari luar negeri. Yang dari UMKM hanya sedikit," ujar Yulius di Kantor Kemenkop UKM, Senin, 8 Januari 2024.

Ia menyebut ada indikasi pembelian atribut kampanye dari luar negeri. Orderan itu masuk melalui e-commerce.

"Jadi, kita beli online, misalnya barang China. Gambar Garuda, gambar PDIP, distampel dari sana. Sebagian besar larinya ke sana dan jadi salah satu penyebab berkurangnya itu (orderan ke konveksi lokal)."

Faktor penyebab lainnya, kata dia, pemesan atribut kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai. Kemudian, jangka waktu masa kampanye pemilu yang singkat, yaitu 2,5 bulan. Sedangkan periode Pemilu sebelumnya adalah 6 bulan.

"Lalu, ada tren kampanye yang dilakukan secara online. Peserta Pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial, buzzer, ataupun influencer untuk kampanye," ujar dia. "Terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos."

Adapun kesimpulan tersebut didapatkan Kemenkop UKM melalui hasil observasi dan wawancara 15 pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. "Ini memang bukan kasus nasional. Tapi kami mau menunjukkan situasinya," ujar dia.

Pilihan Editor: Geliat Pabrik Konveksi dan Batik Tulis di Penjara Klethak Madiun

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

7 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

7 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

12 jam lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

14 jam lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

16 jam lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

2 hari lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

2 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya