Terpopuler: Santunan Korban Kecelakaan Kereta di Cicalengka, Prabowo Tuding Anies Tak Mengerti Pertahanan

Senin, 8 Januari 2024 06:14 WIB

Petugas masih berusaha memastikan adanya korban saat tabrakan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 5 Desember 2024. Tabrakan kereta antara kerata commuter line Bandung Raya dengan KA Turangga terjadi pagi hari dengan korban tewas sedikitnya tiga orang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Ahad, 7 Januari 2023 dimulai dari besar santunan bagi korban kecelakaan kereta di Cicalengka.

Lalu ada berita tentang janji capres Anies Baswedan menaikkan gaji TNI-Polri dan respons Prabowo soal kritik belanja alutsista. Berikutnya ada berita tentang lonjakan bansos di tahun politik dan sindiran Ganjar atas anggaran pertahanan dan kinerja militer yang turun.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Korban Kecelakaan Kereta Api di Cicalengka Dapat Santunan, Segini Besarannya

PT KAI (Perseroan) memberikan santunan kepada empat korban meninggal dunia akibat insiden kecelakaan kereta lokal Commuter Line Bandung Raya relasi Padalarang-Cicalengka yang bertabrakan dengan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng-Bandung, yang terjadi di jalur petak berjarak sekitar 800 meter dari Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Jumat pagi, 5 Januari 2024.

Advertising
Advertising

Keempat korban meninggal dunia yang mendapat santunan merupakan pegawai PT KAI, yakni masinis Commuter line Julian Dwi Setiyono mendapat santunan Rp 87.546.452 dan asisten masinis, Ponisam dengan besaran santunan Rp 96.365.655. Sementara dua korban lagi yakni mendapat santunan dari KAI Services masing-masing Rp 13 juta kepada train attendant, Ardiansyah dan sekuriti, Enjang Yudi.

"Kami sangat berduka atas meninggalnya sejumlah petugas kereta api akibat kecelakaan tersebut. Kami sangat mengapresiasi jasa mereka yang telah berkontribusi terhadap perusahaan," kata EVP of Corporate Secretary PT KAI (Persero) Raden Agus Dwinanto Budiadji melalui keterangan tertulis dikutip Tempo, Sabtu, 6 Januari 2024.

Simak lebih jauh tentang santunan bagi korban kecelakaan kereta di Cicalengka di sini.

<!--more-->

2. Anies Janji Bakal Naikkan Gaji TNI-Polri Setahun Sekali Bila Terpilih jadi Presiden

Calon presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, berjanji bakal menaikkan gaji TNI dan Polri sekali per tahun bila terpilih dalam Pilpres 2024.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada setiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia,” ujar Anies dalam closing statementnya pada debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Januari 2024.

Artinya, kata Anies, pihaknya akan memastikan bahwa mereka yang betugas untuk mengamankan negara akan dipastikan kesejahteraannya.

Simak lebih jauh tentang Anies janji naikkan gaji TNI-Polri di sini.

3. Dikritik soal Pembelian Alutsista Bekas, Prabowo Tuding Anies Tidak Mengerti Pertahanan

Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal utang luar negeri yang digunakan untuk membeli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) bekas. “Pak Anies ngomong barang bekas, Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan,” ujar Prabowo dalam acara debat yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco, Ahad, 7 Januari 2024.

“Jadi ngomong barang bekas itu menyesatkan rakyat. Itu tidak pantas profesor ngomong begitu. Karena pertahanan hampir 50 persen alat-alat di manapun bekas, tapi usianya masih muda,” tutur Prabowo.

Menteri Pertahanan itu lalu mengajak dan mengundang Anies untuk berdiskusi bersama mengenai pertahanan. Prabowo juga menjanjikan akan membawa data yang sebenar-benarnya. Namun saat Anies meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dia maksud di forum debat tersebut, Prabowo menolak dengan alasan waktu tidak cukup.

Simak lebih jauh tentang Prabowo tuding Anies tak mengerti pertahanan di sini.

<!--more-->

4. Anggaran Bansos 2024 Melonjak, IBC Sebut 5 Potensi Politisasi Bansos di Tahun Politik

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menilai potensi politisasi bantuan sosial atau bansos pada tahun politik saat ini sangat besar. Hal tersebut mengingat anggaran bansos pada 2024 meningkat signifikan.

"Memang ada kecenderungan tren dana bansos naik signifikan. Tahun 2024 angkanya naik Rp 53,3 truliun atau 12 persen dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujar Arif Nur Alam dalam diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024.

Ia merinci, pada 2024 anggaran bansos pada 2024 direncanakan sebesar Rp 486,8 triliun. Angka ini naik sebesar 12 persen atau Rp 533 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp 443,5 triliun.

Simak lebih jauh tentang anggaran bansos melonjak di tahun politik di sini.

5. Ganjar Sindir Anggaran Pertahanan dan Kinerja Militer Turun, Prabowo Singgung soal Sri Mulyani

Calon Presiden atau capres nomor urut dua Prabowo Subianto merespons pertanyaan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres soal anggaran pertahanan yang turun. Ganjar menilai performa militer selama Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan juga kian merosot.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengaku banyak rencananya yang tidak disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Musababnya, menurut Prabowo, karena ada pandemi Covid-19.

"Saya memang sudah menjadi Menhan empat tahun, tetapi kami diganggu oleh Covid-19 2 tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menkeu," ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 7 Januari 2024. "Jadi sebagai seseorang menteri, seorang team player, saya harus loyal, saya tidak banyak bicara di depan umum."

Simak lebih jauh tentang sindiran Ganjar ke Prabowo di sini.

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

3 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

3 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

3 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

5 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

6 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya