TKN Prabowo-Gibran: Tenaga Kerja Asing di Smelter Harus Diganti Insinyur

Selasa, 2 Januari 2024 08:49 WIB

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, memastikan akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, Erwin menyebut, Prabowo-Gibran akan mengevaluasi tenaga kerja asing yang bekerja di smelter.

Sebelumnya, kebijakan hilirisasi nikel kembali ramai diperbincangkan publik setelah insiden ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menyebabkan 18 pekerja meninggal. Kecelakan kerja itu terjadi di pabrik smelter nikel, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Ahad, 24 Desember 2023.

Erwin menyebut, jika menang Pemilu 2024, Prabowo-Gibran ingin mengganti tenaga kerja asing yang bekerja di smelter dengan tenaga kerja lokal. "Tenaga kerja asing harus diganti sama insinyur Indonesia," ujar Erwin dalam keterangannya kepada Tempo yang dikutip pada Senin, 1 Januari 2024.

Menurutnya, nantinya tenaga kerja yang bekerja di smelter tidak lagi harus bisa berbahasa Mandarin. "Yang akan kami perbaiki, yaitu tenaga kerja, jangan disyaratkan bahasa Mandarin," katanya.

Erwin mengklaim, tenaga kerja Indonesia sebenarnya mampu menggantikan pekerjaan tenaga kerja asing Cina yang banyak bekerja di smelter. "Banyak perusaan Cina ini mengajukan perencanaan tenaga kerja asing mereka yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Di sini Prabowo akan perbaiki," ucapnya.

Advertising
Advertising

Selain itu, ia juga menyebut, Prabowo-Gibran akan mempersiapkan tenaga kerja asing Indonesia agar mampu menggantikan tenaga kerja asing di smelter. Upaya yang akan dilakukan Prabowo-Gibran adalah reskilling dan upskilling. "Sekolah menengah Kejuruan juga harus diperbanyak," kata Erwin.

Pilihan Editor: Kaleidoskop 10 Emiten Paling Menarik 2023: GoTo dan Tiktok, BREN Tembus Rp 1000 T hingga INCO

Berita terkait

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

1 jam lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dokter Masih Mogok Kerja, Korea Selatan Izinkan Dokter Asing Berpraktik

3 jam lalu

Dokter Masih Mogok Kerja, Korea Selatan Izinkan Dokter Asing Berpraktik

Korea Selatan akan mengizinkan dokter asing bekerja di rumah sakit, untuk mengatasi pemogokan massal dokter

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

4 jam lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

1 hari lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

2 hari lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

2 hari lalu

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

2 hari lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya