Ganjar Janji Hapus Utang Nelayan lewat Program Ekonomi Biru, Begini Detailnya

Rabu, 27 Desember 2023 10:30 WIB

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (ketiga kiri) bersama Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jateng Agustina Wilujeng (ketiga kanan) mengibarkan Bendera Merah Putih saat deklarasi TPD di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2023. Deklarasi yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan seperti relawan kader, simpatisan partai, akademisi, advokat, seniman, budayawan, nelayan, petani, buruh, hingga generasi milenial itu untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Wawan Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Program ekonomi biru yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diyakini dapat menjadi solusi dan membebaskan nelayan dari jerat utang.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Chico Hakim. "Semangat dari pengembangan ekonomi biru, utamanya juga untuk mengangkat harkat kehidupan para nelayan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.

Chico menjelaskan ekonomi biru diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi sektor laut terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun sejumlah program ekonomi biru itu dilakukan lewat mendongkrak produksi perikanan budi daya, membangun industri pengolahan hasil perikanan, memeratakan sentra-sentra perikanan, dan memperbaiki regulasi.

Tak hanya itu, Ganjar-Mahfud juga akan menyiapkan sejumlah insentif dan stimulus, termasuk di antaranya pendampingan dan pelatihan secara rutin. Berikutnya adalah pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, serta pemutihan kredit macet para nelayan.

Advertising
Advertising

Namun bantuan-bantuan bagi nelayan bisa diberikan jika pendataan dibenahi terlebih dahulu agar nantinya penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. "Pemudahan dalam pendataan yang cukup dengan KTP sehingga bantuan dan lainnya bisa didapat tepat sasaran. Bila kesejahteraan nelayan dijamin, insyaallah tidak perlu berutang," kata Chico.

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan membangun infrastruktur pendukung di laut, seperti pasar apung dan rumah sakit apung. Tujuannya untuk memudahkan para nelayan beraktivitas dalam waktu yang lama.

"Sehingga dapat meningkatkan jumlah hasil tangkap dan berefek langsung ke pendapatan," kata Chico.

Adapun sebelumnya Ganjar menjanjikan penghapusan utang nelayan ketika berbicara di acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Kala itu, Ganjar menyebutkan sekitar 8,25 persen dari total kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan. "Jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp 186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja. Setelah itu (utang dihapus), kita bina dan dampingi mereka."

ANTARA

Pilihan Editor: Ganjar Janji Lanjutkan Pembangunan Jokowi tapi Tak Pakai Kacamata Kuda, Apa Artinya?

Berita terkait

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

2 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu, Ganjar: Yang Bekerjasama Saja Bisa Ganggu

16 jam lalu

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu, Ganjar: Yang Bekerjasama Saja Bisa Ganggu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto agar pihak yang tak ingin bekerjasama tidak menggangu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

19 jam lalu

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

21 jam lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

6 Poin Pidato Prabowo di Rakornas PAN: Dari Mahar hingga Jangan Ganggu Bila Tak Mau Kerja Sama

1 hari lalu

6 Poin Pidato Prabowo di Rakornas PAN: Dari Mahar hingga Jangan Ganggu Bila Tak Mau Kerja Sama

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memberikan pidato sambutannya di Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN). Berikut 6 poin pidato Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kala Prabowo dan Zulkifli Hasan Saling Ungkit soal Kesetiaan Gerindra dan PAN

1 hari lalu

Kala Prabowo dan Zulkifli Hasan Saling Ungkit soal Kesetiaan Gerindra dan PAN

Prabowo memuji kesetiaan PAN yang telah mendukungnya sejak Pilpres 2014. Begitu pula Zulhas memuji Prabowo dan Gerindra.

Baca Selengkapnya

Hadir di Rakornas PAN, Prabowo Sindir Partai yang Minta Mahar tapi Tak Setia

1 hari lalu

Hadir di Rakornas PAN, Prabowo Sindir Partai yang Minta Mahar tapi Tak Setia

Prabowo memuji kesetiaan PAN mendukungnya sejak Pilpres 2014.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

1 hari lalu

Gerindra Jawab Kritik Ganjar Soal Politik Akomodasi dalam Wacana Penambahan Kementerian

Gerindra menanggapi kritik Ganjar Pranowo soal adanya politik akomodasi jika kabinet Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

1 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya