TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menanggapi janji calon presiden Anies Baswedan yang akan membangun kereta api di Kalimantan. Menurutnya, janji tersebut sulit direalisasikan dalam satu periode pemerintahan jika tak inovasi dalam pembiayaan.

"Bila Pemerintah belum mampu untuk mengundang investor atau mendapatkan sumber pembiayaan yang inovatif dan kreatif atau creative-inovative financing yang tidak bergantung pada APBN dan pinjaman luar negeri, maka akan sulit untuk bisa menyelesaikan konstruksi dalam 1 periode pemerintahan, kecuali bila dioperasikan secara bertahap ruas demi ruas," kata Aditya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 14 Desember 2023.

Aditya menyarankan, pembangunan kereta api di Kalimantan sebaiknya dapat dimulai dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Konstruksi jaringan KA di Kalimantan tampaknya dimulai dulu untuk menunjang IKN Nusantara untuk membangun jaringan KA Bandara, KA Perkotaan dan KA antarkota," ucap Aditya.

Selain itu, Aditya juga mengingatkan tantangan terbesar dari pembangunan konstruksi sarana perkeretaapian di Kalimantan yaitu tanah Kalimantan yang berjenis tanah gambut. "Sehingga diperlukan pemadatan yang lebih dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan biaya dan menambah waktu pengerjaan konstruksi," ujar Aditya.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji untuk membangun kereta api yang menghubungkan Banjarmasin hingga Banjarbaru di daerah Kalimantan Selatan.

Anies mengatakan mobilitas masyarakat kedua kota itu cukup tinggi. Pembangunan tersebut kata dia, akan menjadi prioritas untuk di wilayah Kalimantan Selatan.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan terjalin dengan baik," kata Anies saat berdialog dengan masyarakat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 5 Desember 2023.

YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: Di Depan Prabowo dan Ganjar, Anies Sebut Pembangunan IKN Tidak Lewat Dialog Publik