Ridwan Kamil Beberkan Update di IKN, dari Konsep Istana Kepresidenan hingga Patung Soekarno - Hatta

Selasa, 12 Desember 2023 18:38 WIB

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil membeberkan progress terbaru dan rencana pembangunan di ibu kota baru tersebut.

Salah satu yang dijelaskan Ridwan Kamil adalah soal rencana pembangunan patung pahlawan proklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta di ibu kota baru nantinya. Penghormatan untuk pahlawan proklamasi tersebut sebagai simbol bapak bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai rapat terbatas besama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Ridwan Kamil juga memaparkan soal pembangunan Istana Kepresidenan di IKN yang akan sepenuhnya mengusung budaya Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan bangunan Istana Kepresidenan di Jakarta yang berkonsep kolonial.

“Kita ini sangat kaya dengan sumber inspirasi, jadi istananya jangan seperti ini yang budaya Barat. Nantinya Istana Presiden (di IKN) akan diwarnai cerita rakyat, batik dari seluruh Nusantara, ragam hias, folklore… semua yang menampilkan etalase kekayaan kita dalam bentuk arsitektur,” kata pria yang akrab disapa dengan Kang Emil tersebut..

Advertising
Advertising

“Kita akan sangat bangga punya tempat yang dibangun oleh bangsa sendiri, menampilkan keragaman budaya kita yang luar biasa,” ucap Ridwan Kamil.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pekan depan. Kedatangan presiden di Nusantara itu untuk meresmikan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur.

“Kemungkinan minggu depan karena ada 10-12 proyek yang akan groundbreaking lagi,” ujar Ridwan Kamil.

Adapun peresmian proyek infrastruktur seperti hotel dan apartemen oleh Kepala Negara tersebut menunjukkan antusiasme sektor swasta dalam berinvestasi pada pembangunan IKN.

“Kalau dikatakan hanya proyek APBN nggak juga ya. Justru yang groundbreaking itu dana-dana investasi dari swasta. Menandakan keyakinan itu ada," tutur Kang Emil. "Apalagi jalan tol dan bandara juga sedang ber-progress, jadi nantinya orang bisa ke IKN langsung melalui bandara sendiri."

Ridwan Kamil sebagai kurator yang ditugasi Presiden mengevaluasi seluruh pembangunan fisik di IKN, menilai seluruh proses pembangunan ibu kota baru Indonesia berjalan telah sesuai jadwal. Ia pun optimistis fase pertama pembangunan rampung sebelum Peringatan HUT ke-79 RI tahun depan.

Dengan begitu, kata Ridwan Kamil, diharapkan pada 17 Agustus 2024 daerah Sumbu Kebangsaan, kantor-kantor kementerian, kantor presiden, dan istana presiden juga akan selesai dibangun di IKN.

ANTARA

Pilihan Editor: Melongok Kembali Janji-janji Jokowi untuk ASN yang Mau Pindah Ke IKN

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

31 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

52 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

2 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

2 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

4 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

9 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

9 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya