TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui anggaran belanja alat utama sistem persenjataan luar negeri disingkat alutsista Kementerian Pertahanan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp 386 triliun pada 2024.

Fakta Anggaran Alutsista Rp 386 Triliun

1. Anggaran naik dari tahun sebelumnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan hasil rapatnya bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada 28 November 2023, menyetujui kenaikan alokasi anggaran belanja alat utama sistem persenjataan luar negeri (alutsista) pada 2024 naik dari angka semula yang disetujui Presiden sebesar 20,75 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar AS.

2. Perioritas untuk alutsista udara

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut beberapa alutsista udara menjadi prioritas belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI terutama setelah alokasi anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri (PLN) naik.

"Banyak prioritas, kita perlu pesawat angkut, kita perlu (pesawat) refueling (pengisian bahan bakar, red.) di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya," kata Prabowo dikutip dari Antara, Jum'at, 8 Desember 2023.

3. Belanja alutsista menunjang kesiapan TNI menjaga kedaulatan dan batas wilayah Indonesia

Dia menilai anggaran pertahanan yang memadai untuk belanja alutsista penting karena untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap tempur menjaga kedaulatan dan batas-batas wilayah negara dari ancaman asing.

Prabowo berpendapat tidak ada yang dapat memastikan situasi damai, yang saat ini dinikmati, langgeng, karena suatu saat konflik dapat pecah sehingga negara perlu punya pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah dan rakyatnya.

Enam pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU melakukan flypass dalam gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023. Gladi bersih yang diikuti 4.630 personel dan 130 alutsista dari tiga matra TNI tersebut digelar untuk persiapan HUT TNI pada Kamis (5/10). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

"Dalam masalah pertahanan, yang paling penting adalah kesiapan, readiness. Kesiapan ini juga masalah tentang (penanggulangan, red.) bencana dan sebagainya, ya kita siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu, baru kita bergerak mencari alat. Tidak bisa itu," ujar Menhan Prabowo.

4. Kenaikan anggaran dinilai meragukan karena dilakukan menjelang Pemilu 2024

Meski begitu, menurut laporan Koran Tempo Edisi 5 Desember 2023, menyebut bahwa efektivitas Prabowo membelanjakan anggaran tersebut diragukan sebab masa pemerintahan tersisa kurang dari setahun lagi. Terlebih, Ketua Umum Partai Gerindra itu ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 sehingga akan sibuk mengurusi kampanye ketimbang persoalan Kementerian.

Prabowo dinilai perlu membeberkan anggaran tersebut secara terbuka supaya masyarakat bisa ikut mengawasi, dan memastikan anggaran besar itu dipakai secara efektif untuk pertahanan dan bukan untuk membiayai pemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024.

Kecurigaan penyelewengan dana pertahanan tersebut beralasan karena disetujui menjelang pemungutan suara 2024. Apalagi, kenaikan anggaran itu terjadi setelah Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presidennya.

Potensi penyimpangan anggaran pertahanan tersebut juga sangat besar karena pengelolaannya jauh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Transparency International pernah membuat kajian berjudul Government Defence Integrity Index pada 2020, yang menilai sektor pertahanan Indonesia sanagat rentan terjadi korupsi. Sebab, sistem pengadaan, kontrak, dan pencegahan korupsi di lembaga pertahanan sangat tertutup dengan alasan menjaga kerahasiaan dan keamanan negara.

Pilihan editor: Guru Besar ITS Dorong Peran Kampus dalam Pengembangan Alutsista Ramah Lingkungan