Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Selasa, 12 Desember 2023 10:49 WIB

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 ketika ditemui usai acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoal sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak, Ganjar mengusulkan agar urusan pajak dan non-pajak diatur oleh lembaga di bawah presiden.

“Pajak ruwet. Coba bikin pajak simpel, pasti orang akan mau digitalisasi. Yang kedua, sekarang rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi itu diurusi oleh Dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," ujar Ganjar, dalam acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.

Ganjar juga menekankan bahwa 'perburuan' terhadap wajib pajak perlu diperluas, tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah terdaftar. “Jangan berburu di kebun binatang dan jangan mancing di kolam,” Ganjar melanjutkan. Dalam konteks ini, 'berburu di kebun binatang' kerap dianggap hanya mengejar pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Semestinya, perhatian juga harus diberikan kepada mereka yang belum terdaftar.

Lebih lanjut, Ganjar menyoroti kekhawatiran pengusaha terkait tax amnesty atau pengampunan pajak bagi para penunggak pajak. "Saya orang yang pernah berteriak sangat keras ketika tax amnesty diberikan," kata politikus PDIP ini.

Menurutnya, pengusaha saat ini cenderung takut menjadi target pajak berkali-kali. Ganjar menyebut perlu adanya optimalisasi pajak untuk mengatasi masalah tersebut. "Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya, saya ini tanya ke kawan-kawan pengusaha, ketakutan kawan-kawan pengusaha apa? 'Ketakutan saya itu ya disembelih, kami menjadi objek dan ditembaki berkali-kali'," Ganjar melanjutkan.

Advertising
Advertising

Saran terkait optimalisasi pendapatan pajak juga diberikan oleh Ganjar dengan memeriksa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seseorang. "Oleh karena itu, ketika berbicara tentang optimalisasi, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah berapa banyak NPWP yang dimiliki, berapa yang telah membayar pajak, dan berapa yang telah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT)," demikian diungkapkan olehnya.

Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Mahfud Md. Mereka akan berhadapan dengan dua pasangan lain dalam pemilihan presiden tahun depan. Kedua pasangan tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Pilih Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Dibanding Makan Siang Gratis Ala Prabowo






Berita terkait

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

2 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

4 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

14 jam lalu

Diisukan Jadi Menteri Keuangan, Budi Gunadi Malah Ingin jadi Menteri Penerangan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka suara soal isu dirinya yang akan jadi menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan baru

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

16 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

18 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

19 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

19 jam lalu

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

21 jam lalu

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

23 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya