TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan menjelaskan mengenai ruang fiskal Indonesia yang terbatas, termasuk rasio pajak —perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara—yang masih di bawah 10 persen. Untuk mengatasi itu, kata dia, perlu harmonisasi peran antara pemerintah dan swasta.

“Ini harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujar dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.

Menurut Anies, sebagian pembangunan di Indonesia seharusnya bisa juga dikerjakan oleh swasta. Dan peluang itu harus dibuka. Anies berpandangan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) harus memberikan ruang kepada swasta. “BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta.”

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan para pendiri bangsa juga tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Anies memiliki filosofi tersendiri yang bahkan sudah diterapkan saat memimpin DKI Jakarta mengenai tugas pemerintah yang memiliki dua tangan yakni birokrasi dan korporasi.

Keduanya, Anies berujar, punya fungsi pembangunan untuk urusan-urusan yang memiliki kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal dalam melakukan kerja sama, dan lainnya. Karena, kata dia, jalan korporasi itu memerlukan regulasi yang menggunakan unsur birokrasi. “Tapi dua-duanya untuk development goal,” ucap Anies.

Dia menuturkan bahwa BUMN tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Karena hal itu bisa menciptakan konflik kepentingan, di satu sisi menjadi regulator, tapi di sisi lain menjadi pemain pasar.

Laba BUMN pada kuartal III 2023

<!--more-->

“Itu harus diluruskan jusru dengan begitu maka BUMN akan konsentrassi dengan yang sifatnya development,” tutur Anies. “Ruang untuk swasta terlibat besar dalam pembangunan kami.”

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir yakin laba perusahaan pelat merah pada tahun ini bisa mencapai Rp 250 triliun. Hal itu tak lepas dari perolehan laba BUMN per kuartal 2023 yang telah mencapai Rp 231 triliun. Laba perusahaan negara sebesar Rp 231 triliun hingga bulan kesembilan pada tahun ini naik 10 persen bila dibandingkan raihan pada periode serupa tahun 2022 yang mencapai Rp 210 triliun.

Erick menjelaskan, sebetulnya secara keseluruhan laba BUMN pada tahun 2022 mencapai Rp 309 triliun. Tapi angka itu termasuk restrukturisasi Garuda Indonesia senilai Rp 55,7 triliun. "Jadi kalau kita lihat Rp 309 triliun dikurangi Rp 55,7 triliun angkanya (laba konsolidasi BUMN) kurang lebih di Rp 254 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023.

Dengan memperhatikan turunnya harga komoditas yang cukup signifikan, menurut Erick, laba BUMN pada kuartal III 2023 yang masih tumbuh 10 persen adalah hal yang baik. Oleh sebab itu, dia pun optimistis laba BUMN pada tahun ini bisa melebihi sebelumnya.

"Jadi angka di Rp 250-an triliun masih bisa tercapai dan masih bisa tumbuh lagi," ucap Erick Thohir.

Sementara untuk realisasi anggaran Kementerian BUMN, sebanyak Rp 216,5 miliar telah terserap per November 2023. Angka ini setara dengan 89,66 persen dari keseluruhan anggaran Kementerian BUMN yang sebesar Rp 241,5 miliar. Lebih jauh, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus menjaga performa penyerapan anggaran. Dia yakin anggaran akan terserap 98 sampai 99 persen sampai akhir tahun atau sebanyak Rp 241 miliar.

MOH KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan editor: Anies Baswedan Sebut Perekonomian Indonesia Timpang, Apa Buktinya?