Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

Kamis, 30 November 2023 00:30 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024. Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta agar pertemuan Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Lembaga Simpan Pinjam (LPS) lebih sering dilakukan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian.

"Kalau dalam keadaan normal mungkin engak apa-apa 3 bulan sekali Gubernur BI, Ketua OJK, LPS ketemu dengan Menteri Keuangan, dan Menko Ekonomi. Tapi kalau dalam situasi seperti ini enggak bisa. Minimal seminggu sekali, atau dua minggu sekali ketemu untuk ngopi bareng-bareng kan enggak ada masalah," ujar Jokowi pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) secara daring pada Rabu, 29 November 2023.

Ia menyebut, pertemuan yang dilakukan tidak perlu serius, namun tetap membicarakan kondisi perekonomian terkini. "Enggak usah serius tapi saling bertukar angka, bertukar kalkulasi, bertukar hitungan-hitungan," ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, pertemuan itu harus lebih sering untuk menganggapi kondisi perekonomian yang cepat berubah. "Kan emang kondisinya kita harus merespons dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah. Selain itu kita juga butuh booster, butuh momentum, untuk menjaga terus pertumbuhan dan kalo bisa naik dan meningkat," kata Jokowi.

Ia juga meminta seluruh pihak untuk mengecek langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cepat. "Tapi yang paling penting juga antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat dalam merespon tiap perubahan. Misalnya untuk inflasi. Cek terus di lapangan. Selesaikan kalo ada masalah dengan cepat," ucap Jokowi.

Advertising
Advertising

Selain itu, Jokowi meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk diperkuat dengan sering melakukan pertemuan. Hal itu perlu dilakukan agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.

Pilihan editor: Jokowi Sebut Tensi Geopolitik Serba Dadakan: Enggak Ada Hujan, Tahu-Tahu Perang

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

8 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

9 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

9 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

10 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

11 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya