TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) optimistis capaian kontrak baru tumbuh 5 persen hingga 10 persen pada 2024, meskipun terdapat kemungkinan tahun politik dan gejolak geopolitik dunia memberikan dampak bagi kinerja perusahaan.

Pasalnya, terdapat peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah pada tahun depan menjadi sebesar Rp422,7 triliun atau naik 5,8 persen dari Rp399,6 triliun di 2023, serta alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di bu Kota Negara (IKN) sebesar Rp35 triliun.

"Target kontrak pada kegiatan pemilu lima tahun sekali biasanya memang agak mengendur, tetapi karena Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran, kami juga tingkatkan anggaran sebesar 5 persen sampai 10 persen," kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam acara "Public Expose 2023" di Jakarta, Senin 27 November 2023.

Entus menambahkan, perkiraan peningkatan proyek baru tersebut antara lain sebagian merupakan proyek besar yang berasal dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), pengelolaan air dan limbah, dan sebagainya.

Adapun pengelolaan air dan limbah menjadi salah satu bagian dari sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang menjadi alternatif pendapatan perusahaan pada tahun depan. Perseroan menargetkan pengolahan air dan limbah di IKN di 2024.

Kontrak baru naik 58 persen

<!--more-->

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi II Adhi Karya Pundjung Setya Brata memaparkan, per Oktober 2023, Adhi Karya memperoleh kontrak baru sebesar Rp30,3 triliun atau naik 58 persen dari Rp19,1 triliun pada Oktober 2022.

"Capaian ini telah melewati target yang telah kami tetapkan sebesar Rp27 triliun pada tahun ini," ucap Pundjung.

Pundjung memerinci, berdasarkan segmennya, capaian kontrak baru tersebut didominasi oleh lini bisnis utama Adhi Karya, yaitu teknik dan konstruksi sebesar 92 persen, sedangkan sisanya sebesar 2 persen di sektor properti dan lainnya sebesar 6 persen.

Sementara berdasarkan sumber pendanaan proyek, capaian kontrak baru Perseroan berasal dari pemerintah sebesar 31 persen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 27 persen, Badan Usaha Pelaksana (BUP) 15 persen, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) 13 persen, serta swasta dan lainnya 14 persen.

Lalu jika berdasarkan tipe pekerjaan, realisasi kontrak baru hingga bulan lalu meliputi jalan dan jembatan 44 persen, gedung 20 persen, perkeretaapian 14 persen, Teknik dan Instalasi (Engineering and Installation/E&I) 8 persen, serta lainnya 15 persen.

Pilihan editor: Garap Dua Proyek Baru Baru IKN Senilai Rp 1,1 T, Hutama Karya Gandeng Adhi Karya dan WIKA