TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggarisbawahi pentingnya pemerintah menjaga stabilitas politik dan ekonomi. "Setiap pemerintahan demokrasinya akan hilang kalau dua krisis terjadi bersamaan," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan kata sambutan di peluncuran Habibie Democracy Forum (HDF) di Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Ia lalu mencontohkan krisis politik dan ekonomi bahkan menggoyang pemerintahan presiden dan kedua RI yakni Soekarno dan Soeharto. Oleh sebab itu, menurut JK, dua aspek tersebut saling terkait dalam mencapai kesejahteraan yang menjadi tujuan dari demokrasi.

"Tujuan kita tetap adil dan makmur. Di mana pun, di dunia mana pun, tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Cara mencapai itu adalah dengan demokrasi pemerintahan," ujar Jusuf Kalla.

Ia pun menekankan agar pada Pemilu Serentak 2024, pesta demokrasi lima tahunan itu harus kembali pada prinsip demokrasi agar terjadi pemilu yang bebas dan rahasia.

"Kembalikan kepada demokrasi. Dalam artian, kedaulatan rakyat; dalam artian, check and balance; dalam pengertian, pilar Trias Politika dijaga; dalam pengertian bahwa pemimpin ini harus menjaga betul-betul kepada keterwakilan masyarakat," ucapnya.

Tak hanya itu, selain berada di jalur demokrasi, Jusuf Kalla juga mengingatkan pentingnya menjaga perekonomian menjelang Pemilu Serentak 2024.

"Pemerintah menjaga kemakmuran masyarakat (melalui) ekonomi yang baik. Karena walaupun demokrasi hebat tetapi ekonomi jelek, orang akan tidak puas," kata Jusuf Kalla.

Adapun pada Selasa malam lalu, 14 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3 sebagai peserta Pemilu 2024.

Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.

ANTARA

Pilihan Editor: Kala Jokowi Curhat Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang Berbentuk Utang: Hanya Akan Tambah Beban..