TEMPO.CO, Jakarta - Ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyegelan itu menyusul adanya dua pejabat BPK kantor perwakilan Provinsi Papua Barat Daya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Lalu bagaimana profil Pius Lustrilanang?

Dalam laman susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra, Pius saat ini menempati jabatan sebagai Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai. Pius memiliki hubungan yang nyentrik dengan ketua umum partainya, Prabowo.

Dulu, Pius adalah mantan aktivis yang mengaku pernah diculik pada 1997/1998 oleh Tim Mawar. Pada masa itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus sekaligus pemimpin Tim Mawar.

Lepas masa reformasi, Pius sempat tergabung dalam barisan tokoh yang turut mendirikan Partai Amanat Nasional. Hengkang dari PAN, Pius bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Saat Prabowo membentuk Partai Gerindra, Pius merapat dan bergabung dengan partai berlambang kepala burung garuda ini.

Dalam pemilihan calon anggota legislatif April 2019 lalu, Pius terdepak dari Dapilnya. Ia terdaftar sebagai caleg dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I. Ia dinyatakan kalah dan tidak lolos ke Senayan. Namun, dia merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kemudian pada 25 September 2019, Pius dipilih oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menjadi anggota BPK periode 2019-2023. Saat itu, pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting.

Pemilihan itu dihadiri oleh 56 anggota Komisi XI dari 10 fraksi. Lima nama memperoleh suara terbanyak. Di antaranya Pius Lustrilanang (43 suara), Hendra Susanto (41 suara), Daniel Lumban Tobing (41 suara). Sementara itu, peserta inkumben Achsanul Qosasi dan Harry Azhar masing-masing memperoleh 31 dan 29 suara.

Selanjutnya: KPK belum menjelaskan kasus yang melibatkan Pius<!--more-->

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penyegelan ruang kerja Pius dilakukan dalam rangka penyelidikan yang sedang dilakukan KPK. Namun, ia tak mau menjelaskan dalam kasus apa. "Untuk yang perkara ini, karena masih terus berjalan tentu kami belum dapat menyampaikan ketertaikannya dengan perkara yang mana," kata Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin malam, 13 November 2023.

Ghufron mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan kasus tersebut setelah tim penyidik sudah rampung melaksanakan penyidikan. "Nanti pada saat setelah teman-teman atau tim lidik dan sidik telah melaporkan kepada kami, akan kami sampaikan kepada masyarakat," kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, pada Minggu, 12 November 2023 dini hari. Dua pejabat itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus mengakali temuan BPK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2023.

"Sejauh ini ada beberapa orang yang ditangkap tim KPK atas dugaan korupsi pengkondisian temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK untuk wilayah Propinsi Papua Barat Daya TA 2023," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan resminya, Senin 13 November 2023.

Selain dua pejabat BPK, dalam OTT itu juga tertangkap Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Efer Sigidifat.

KPK kemudian memboyong para pejabat itu ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga antirasuah itu baru mengumumkan soal status para pejabat yang tertangkap OTT tersebut hari ini di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

MOH KHORY ALFARIZI | FRANCISCA CHISTU ROSANA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Profil 5 Anggota BPK: dari Korban Penculikan hingga Politikus