TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air karena dinilai tidak mengalami perubahan selama hampir 10 tahun terakhir. Padahal Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.

Menurut Ganjar, saat ini pembangunan masih berbasis di daratan alias land based. Padahal pembangunan berbasis kelautan juga bisa dilaksanakan. "Kenapa fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak membangun Puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata Ganjar Pranowo.

Oleh karenanya, Ganjar berjanji apabila kelak terpilih sebagai Presiden, dirinya akan melibatkan peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan dari laut. Diketahui, sejak 2014 lalu Jokowi telah mengklaim akan berfokus pada bidang maritim, salah satunya membangun tol laut. Berikut adalah janji-janji serta klaim Jokowi soal Tol Laut.

Tol Laut Diklaim Dongkrak Kiriman Barang Via Kapal

Pada tahun 2018 atau tiga tahun setelah program Tol Laut diluncurkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan dalam pengiriman barang melalui angkutan laut sebesar 41 juta ton. Dari yang semula 238 juta ton pada akhir tahun 2015 menjadi 279 juta ton pada akhir tahun 2018.

<!--more-->

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rustanti mengatakan kenaikan volume pengiriman barang melalui laut ini disebabkan karena penambahan kapal-kapal dari PT Pelni. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan pengiriman peti kemas melalui angkutan laut yang dianggap lebih cepat dan aman.

"Angkutan peti kemas yang disediakan lebih cepat dan aman," ujar Yunita di Jakarta, Ahad 3 Maret 2019.

Di sisi lain, beberapa pelabuhan tercatat mengalami peningkatan pengiriman barang. Peningkatan tertinggi tercatat di Pelabuhan Panjang di Lampung, yang naik sebesar 25,2 persen, dari 9,5 juta ton pada tahun 2015 menjadi 11,9 juta ton pada tahun 2018. Berkat program Tol Laut, volume pengiriman barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mengalami peningkatan sebesar 2,8 persen, dari 13,8 juta ton menjadi 14,2 juta ton.

Klaim Tol Laut Jokowi Berhasil Menurunkan Disparitas Harga

Pada tahun 2021, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengklaim Tol Laut berhasil menurunkan disparitas harga di beberapa jenis komoditas. "Peningkatan operasionalisasi tol laut ini berhasil mengurangi fluktuasi harga dan menurunkan disparitas harga berbagai komoditas, khususnya di Kawasan Timur Indonesia," tutur Antoni pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Tol Laut di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat, 16 April 2021.

Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2021, terjadi penurunan harga hingga 40,5 persen untuk komoditas tertentu.

Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi dengan diameter 16 milimeter di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui Program Tol Laut adalah sebesar Rp 119.000 per kilogram. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui Tol Laut yang mencapai Rp 200 ribu per kilogram.

<!--more-->

Muatan Kapal Tol Laut Meningkat

Kemenhub mencatat bahwa pengangkutan muatan kapal melalui tol laut terus meningkat setiap tahun sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, muatan kapal mencapai 88 TEUs dan 30 ton. Kemudian, pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 2.742 TEUs dan 4.159 ton. Pada tahun-tahun berikutnya juga terus merangkak naik hingga pada tahun 2022, realisasi muatan kapal tol laut mencapai 28.991 TEUs dan 983 ton.

"Saya berharap sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terus ditingkatkan agar penyelenggaraan program tol laut dapat terus berjalan lancar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP)," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023 dikutip Antara.

Menhub juga mengungkapkan bahwa berbagai upaya inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja tol laut, termasuk digitalisasi layanan melalui aplikasi SITOLAUT serta pengembangan pola trayek tol laut yang efektif dan efisien dengan melibatkan pelayaran swasta nasional, seperti pola hub and spoke, titip kontainer, dan titip muatan.

Penambahan Trayek Tol Laut

Meskipun sering kali mendapatkan kritik, Kementerian Perhubungan terus mengembangkan jaringan trayek Tol Laut untuk memperluas konektivitas distribusi barang melalui transportasi laut. Indikator kesuksesan program Tol Laut ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah trayek tol yang terus meningkat setiap tahun.

Pada tahun 2023, penyelenggaraan layanan Tol Laut telah melayani 39 trayek dengan melibatkan 38 kapal yang berlabuh di 115 pelabuhan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan sejak program ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015, di mana hanya ada tiga trayek dan tiga kapal yang berlabuh di 11 pelabuhan.

Meski program Tol Laut diklaim cukup berhasil, namun Jokowi sempat menyoroti program tol laut yang tidak berhasil mendongkrak kontribusi moda transportasi laut terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan per September 2019, kontribusinya menurun terlebih bila dibandingkan dengan kontribusi moda transportasi darat dan udara yang naik.

<!--more-->

“Inilah yang harus dilihat lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Akselerasi Program Tol Laut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengkritisi biaya logistik antar daerah yang masih cenderung mahal. Presiden mencatat biaya logistik dari Jakarta ke daerah seperti Padang, Medan dan Banjarmasin lebih mahal dibandingkan pengiriman ke Singapura, Bangkok, Hong Kong dan Shanghai. Dengan begitu, artinya tol laut tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

Gagasan Tol Laut Jokowi

Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Tujuannya adalah untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Nusantara. Program Tol Laut diharapkan bisa menciptakan kelancaran distribusi barang ke seluruh daerah hingga ke pelosok.

Satu tahun setelah Jokowi menjabat atau tepatnya pada 2015, program Tol Laut langsung diimplementasikan. Tol Laut dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) dengan menggandeng perusahaan pelayaran milik negara, yaitu PT Pelni.

Presiden Joko Widodo pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut) pada tanggal 1 Oktober 2015.

Perpres Tol Laut ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bagian Timur Indonesia dengan menyediakan barang kebutuhan pokok, barang industri, dan barang strategis lainnya dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga barang di bagian Barat Indonesia.

RIZKI DEWI AYU | AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA | FAJAR PEBRIANTO | CAESAR AKBAR

Pilihan editor: Sindir BUMN Karya Bangkrut, Ganjar: Hayo yang Main Siapa Aja?