Prabowo soal Rasio Penerimaan Negara RI di Bawah Kamboja: Apakah Orang Indonesia Lebih Bodoh? Tidak Becus?

Kamis, 9 November 2023 14:40 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa peserta Rakernas LDII di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 7 November 2023. Dalam Rakernas LDII 2023 Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju memberikan materi pembekalan Memaksimalkan Peran Ormas dalam Membangun Negara Berdaulat Menyongsong Indonesia Emas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan dia ingin membentuk Badan Penerimaan Negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Salah satunya agar penerimaan negara lebih optimal, sehingga tak lagi tertinggal dengan sejumlah negara tetangga.

"Di banyak tempat, di negara-negara maju, memang agak dipisahkan antara policy making Kementerian Keuangan dengan tax collection atau revenue collection," ujar Prabowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2033.

Meski begitu, dia tak menjelaskan secara gamblang negara mana saja yang melakukan praktik tersebut. Sementara itu, pada slide presentasinya, tertulis 'Membentuk Badan Penerimaan Negara dan Tingkatkan Pendapatan Capai 20 Persen'. Badan itu disebut didirikan untuk membiayai pembangunan dan pemerataan.

Lebih jauh, Prabowo menyebut, pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah suatu gagasan atau strategi yang dilakukan tim pakarnya. Tim pakar itu membantu Prabowo melakukan simulasi, kajian, hingga studi banding.

Lewat Badan Penerimaan Negara itu pula, Prabowo yakin perbandingan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia bisa meningkat. Ia lalu membandingkan rasio serupa dengan yang Kamboja.

Advertising
Advertising

"Sebagai contoh, kalau kita lihat rasio pendapatan atau government revenue ratio to GDP, kita melihat bahwa Indonesia kalah dengan Kamboja," kata Menteri Pertahanan ini.

Pada 2021, misalnya, rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8 persen. Sementara di tahun yang sama, rasio serupa di Kamboja mencapai 18,1 persen.

Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, kata Prabowo, juga lebih tinggi ketimbang yang Indonesia catatkan. Contohnya, Malaysia dengan revenue ratio sebesar 15,1 persen pada 2021, Vietnam sebesar 18,2 persen, dan Thailand sebesar 18,5 persen.

"Saya tanya saudara-saudara, bedanya kita sama orang Kamboja, sama orang Vietnam apa? Apakah ini karena orang Indonesia lebih bodoh? Tidak becus?" ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia yang masih kalah dibanding negara-negara tetangga tersebut semata-mata karena masalah manajemen dan will alias kemauan. Ia yakin dengan manajemen yang baik di Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea Cukai, penerimaan negara bisa diperbaiki.

Pilihan Editor: Anak Pendiri Mustika Ratu Masuk TKN Prabowo - Gibran, Ini Sosoknya

Berita terkait

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

18 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

18 jam lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

21 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

23 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

23 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

1 hari lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya