TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Azwar Anas menemui sejumlah praktisi teknologi untuk mendapatkan masukan agar pihaknya lebih optimal mengakselerasi transformasi digital pemerintahan.

"Kita ingin menambah masukan untuk percepatan Govtech (Government Technology), dan Presiden memberi concern serius. Kalau jalan tol sudah dibangun, kereta cepat sudah dibangun, ini membutuhkan jalan tol pelayanan publik yang lebih cepat," kata Anas usai pertemuan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Sejumlah praktisi teknologi yang ditemuinya, di antaranya adalah aktivis Tech for Good Ainun Najib, CEO Sevenpreneur Raymond Chin, COO Hukumonline Jan Ramos Pandia, dan President Director Elitery Kresna Adiprawira. Selain itu, ada juga Partner Antler Indonesia Agung Bezharie, CEO Feedloop Ahmad Rizqi Mediarso, dan Manajer Pemerintahan Digital Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra.

"Hari ini kami ingin dapat masukan kembali setelah belajar dari Estonia, Inggris, kemudian juga beberapa negara lain yang mampu mengeksekusi transformasi digital pemerintahan dengan baik. Kita ingin mendapatkan masukkan apakah yang kita kerjakan sudah benar," kata Anas.

Anas mencatat bahwa beberapa negara memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia. Di Inggris, sebagai contoh, ribuan aplikasi sebelumnya telah diintegrasikan menjadi 75 aplikasi, dan juga terdapat 2.000 layanan berbasis web yang digabungkan menjadi satu portal pelayanan publik.

"Artinya di Inggris awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat,” ucap Anas.

Di Indonesia sendiri ada puluhan ribu aplikasi di lingkungan pemerintah. “Sekarang kalau mau akses izin A, masuk ke aplikasi A. Mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan,” ujar Anas.

Saat ini, lanjut Anas, sedang siapkan Perpres Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang akan melipatgandakan langkah transformasi di Tanah Air.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu praktisi digital Ainun Najib menjelaskan, teknis SPBE yang sudah banyak dilakukan di negara maju esensinya sama, yaitu satu tata kelola dan satu standarisasi interoperabilitas antar sistem.

Ainun berharap, penyusunan Perpres Transformasi Digital memiliki tiga prinsip e-govt, yaitu satu data, satu tata, dan satu atap. "Setiap kementerian atau lembaga harus berbicara menggunakan bahasa yang sama, menggunakan satu tata," ujarnya.

Pilihan Editor: Jumlah Pelamar CASN 2,4 Juta, Menteri Anas Pastikan Seleksi Transparan dan Akuntabel