TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan melanjutkan megaproyek lumbung pangan atau food estate. Amran mengatakan jajarannya akan turun memeriksa seluruh food estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian.

"Semua yang sudah ada akan kita lanjutkan. Kita turun dulu, lihat. Yang jelas itu baik, itu masa depan bangsa," ujar Amran saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2023.

Dia mengatakan program ini penting karena masalah pangan identik dengan ketahanan negara. Terlebih, kata dia, saat ini di dunia sedang terjadi krisis dan Indonesia sudah mulai merasakan dampaknya.

Kondisi krisis pangan ini terlihat dari adanya beberapa negara yang menghentikan ekspor pangannya. Hal itu, kata Amran, karena masing-masing negara kini cenderung melindungi pasokan pangannya di dalam negeri. Sehingga, Indonesia sebagai pengimpor pangan terkena imbasnya.

"Ini masalah perut dan kepentingan bersama. Hati-hati, pangan ini adalah sangat strategis," ucapnya.

Kendati demikian, ia menggarisbawahi proyek ini membutuhkan waktu sampai berhasil. Khususnya dalam proses penyesuaian kondisi keasaman tanah. Dia memperkirakan penyesuaian kondisi tanah ini memerlukan sekitar 1 sampai 2 tahun.

Adapun Kementerian Pertanian bakal mengalokasikan anggaran Rp 421 miliar untuk megaproyek food estate. Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan dana tersebut akan disalurkan di 6 Provinsi, 50 Kabupaten, di antaranya di kawasan Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Jawa.

Selanjutnya: "Food estate yang sudah eksisting ini..."

<!--more-->

"Food estate yang sudah eksisting ini bisa di-booster, yang tadinya indeks pertanaman cuma 1 kali, satu tahun bisa ditanami bisa tidak itu dimaksimalkan," kata Syahrul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Agustus 2023.

Selain intensifikasi, Syahrul mengatakan kemungkinan juga melakukan ekstensifikasi lahan di lahan food estate yang ada.

Namun megaproyek lumbung pangan ini juga menuai banyak kritik. Teranyar, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar, misalnya, mengatakan pemerintah seharusnya lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian milik rakyat ketimbang mencari solusi melalui proyek lumbung pangan atau food estate.

Greenpeace Indonesia juga telah menemukan sejumlah kegagalan proyek food estate di hutan, lahan gambut, dan di wilayah adat di Kalimantan Tengah. Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas mengatakan setengah dari luas lahan 31.719 hektare itu sudah dicakup berbagai izin penggunaan lahan pribadi maupun fasilitas umum.

Lahan food estate itu mencakup lahan permukiman Desa Tampelas, Tewai Baru, Sepang Kota, dan Pematang Limau, di Kecamatan Sepang, Gunung Mas. Pematokan lahan itu, menurut laporan Greenpeace, menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak.

Pilihan Editor: Jokowi akan Teruskan Proyek Food Estate Merauke Papua