Ekonom: Alih Fungsi Sawah Penyebab RI Kekurangan Stok Beras, Salah Satunya Pembangunan Tol Trans Jawa

Sabtu, 28 Oktober 2023 15:30 WIB

Foto udara Jembatan Kali Kuto di Jalur Tol Trans Jawa Batang - Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 21 Mei 2019. Jembatan ini dikelilingi sawah, rumah warga dan perbukitan TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono mengatakan isu paling krusial saat ini adalah alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi secara masif. Ia menyebut kondisi ini harus segera menjadi sorotan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras di Tanah Air.

Indonesia telah memiliki regulasi soal ini, yakni Undang-undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. "Namun hingga kini alih fungsi lahan sawah masih cenderung tidak terkendali, bahkan banyak disebabkan oleh proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa," kata Yusuf kepada Tempo, Rabu, 25 Oktober 2023.

Ia mengatakan luas lahan baku sawah pada 2019 adalah 7,46 juta hektar. Namun dia menduga kuat angka itu sudah tidak valid saat ini. Menurutnya, hal ini menggambarkan penyebab produksi beras Indonesia cenderung terus melemah dalam 5 tahun terakhir. Yakni dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,5 juta ton pada 2022.

Ia membeberkan di delapan provinsi sentra beras yaitu Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali dan NTB, luas lahan baku sawah (LBS) 2019 adalah 3,97 juta hektar. Namun pada 2021, hanya 3,84 juta hektar sawah saja di delapan provinsi tersebut yang dapat ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi atau LSD.

"Dengan kata lain, 136 ribu hektar sawah di delapan provinsi sentra beras tersebut diduga kuat telah mengalami konversi di sepanjang 2019-2021," ujarnya.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan perlindungan terhadap lahan sawah yang tersisa, terutama di Jawa, adalah kebijakan yang tidak bisa ditawar. Sebab hal itu perlu dilakukan demi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Ia menilai kebijakan membuka lahan sawah baru di luar Jawa, termasuk food estate, adalah kebijakan yang salah arah. Terlebih kebijakan itu membutuhkan biaya yang mahal dan beresiko sangat tinggi untuk ketahanan pangan kita. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar lebih mempertahankan sawah dan mendorong usaha pertanian berbasis keluarga (family farming) di Jawa.

Pilihan Editor: Antisipasi Dampak El Nino, Kementan Klaim Telah Tanam 310 Ribu Hektare Lahan Padi

Berita terkait

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

2 hari lalu

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

5 hari lalu

Calon Menhan Rusia: Tentara Butuh Tunjangan dan Akses Kesejahteraan Lebih Baik

Calon menhan Rusia yang ditunjuk oleh Presiden Vladimir Putin menekankan perlunya kesejahteraan yang lebih baik bagi personel militer.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Volume Lalu Lintas Tol Trans Jawa Meningkat

7 hari lalu

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Volume Lalu Lintas Tol Trans Jawa Meningkat

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus 2024, PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah Gerbang Tol Trans Jawa.

Baca Selengkapnya

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

7 hari lalu

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dituding mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

9 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

10 hari lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

10 hari lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

12 hari lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

12 hari lalu

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024

Baca Selengkapnya