Pastikan Program Rice Cooker Gratis Tetap Berjalan, Menteri ESDM: Apa Bakal Elpiji Terus?

Jumat, 20 Oktober 2023 21:08 WIB

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan program rice cooker gratis tetap berjalan. Ia juga menargetkan pembagian alat memasak listrik itu dilakukan bertahap mulai bulan November. Adapun total rice cooker yang bakal dibagikan, yakni 500 ribu unit.

Arifin menuturkan program rice cooker gratis dilakukan untuk mendorong elektrifikasi. "Apa bakal elpiji terus? Impor terus?" kata Arifin ketika ditemui di Kompleks Kementerian ESDM, Jumat, 20 Oktober 2023.

Program 500 ribu unit rice cooker gratis itu merupakan program yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Program ini menyasar masyarakat pelanggan listrik PLN dan PLN Batam yang tidak memiliki alat memasak listrik. Meski demikian, hanya rumah tangga pengguna listrik golongan 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Kendati begitu, Arifin mengatakan tidak ada subsidi listrik tambahan bagi calon penerima rice cooker Kementerian ESDM.

Adapun sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengklaim peyediaan 500 ribu alat memasak listrik ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWH atau setara kapasitas pembangkitan 20 MW. Ia juga mengklaim program tersebut menghemat elpiji sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung elpiji 3 kg. Untuk merealisasikan program ini, kementeriannya pun menyiapkan anggaran sekitar Rp 347 miliar.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sempat menyebut program rice cooker gratis Kementerian ESDM justru berpotensi boros anggaran. Di sisi lain, kata dia, program rice cooker justru memberi beban bagi masyarakat. Sebab meski di awal rice cooker diberikan cuma-cuma, masyarakat penerima bantuan ini bakal merogoh kocek karena konsumsi listrik bertambah.

Dia juga mengatakan bagi-bagi rice cooker gratis bukan solusi yang pas untuk menyerap kelebihan pasokan listrik PLN. Sebab untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang efektif mestinya adalah pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Kalaupun tujuannya untuk mengurangi konsumsi elpiji, kata Bhima, pembagian rice cooker gratis juga tidak tepat sasaran. Toh, menurutnya, sudah menjadi hal wajar ketika masyarakat miskin atau rentan miskin menggunakan elpiji subsidi 3 kg untuk memasak. Meereka memang menjadi sasaran dari program ini. Artinya, pemerintah mestinya memperketat penyaluran subsidi elpiji yang masih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.

"Logikanya nggak dapat. Orang miskin dikasih alat masak listrik,” tutur Bhima ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Oktober 2023. "Mereka selama ini memang berhak pakai elpiji, ngapain harus pakai alat masak listrik?"

RIRI RAHAYU | NINDA DWI RAMADHANI

Pilihan Editor: Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

Berita terkait

Polres Bima Tangkap Pengoplos LPG 3 Kilogram, Sita Puluhan Tabung Gas

1 hari lalu

Polres Bima Tangkap Pengoplos LPG 3 Kilogram, Sita Puluhan Tabung Gas

Personel Polres Bima Kota mengungkap kasus pengoplosan gas bersubsidi di Kelurahan Jatibaru Barat, Asakota, Bima, NTB

Baca Selengkapnya

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

1 hari lalu

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa sektor migas masih berperan penting, meskipun dunia berkomitmen untuk melakukan transisi energi bersih,

Baca Selengkapnya

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

1 hari lalu

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

Kementerian ESDM menyatakan sektor minyak dan gas atau migas di Indonesia masih menjanjikan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

1 hari lalu

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

Pemerintah menemukan potensi migas di Indonesia Bagian Barat, yakni South Andaman, North Sumatera Basin, South Sumatera Basin, dan North Java Basin

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

2 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

Masalah UTBK 2024 Gelombang Kedua, dari Listrik Mati sampai Soal Dianulir

2 hari lalu

Masalah UTBK 2024 Gelombang Kedua, dari Listrik Mati sampai Soal Dianulir

Jumlah pendaftar UTBK pada 14 Mei 2024 sebanyak 50.970 orang.

Baca Selengkapnya

PLN akan Menambah 111 SPKLU di Berbagai Rest Area

2 hari lalu

PLN akan Menambah 111 SPKLU di Berbagai Rest Area

PT PLN (Persero) melalui anak usahanya PLN Haleyora Power akan menambah 111 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai ruas tol di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PLN Tambah 111 Unit SKPLU di Berbagai Ruas Tol, Dukung Kendaraan Listrik

3 hari lalu

PLN Tambah 111 Unit SKPLU di Berbagai Ruas Tol, Dukung Kendaraan Listrik

PLN menambah unit SKPLU untuk mendukung kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya

Anak Usaha Petronas Perpanjang Kontrak WK Ketapang dan Bobara, Total Komitmen Eksplorasi US$ 6,92 Juta

3 hari lalu

Anak Usaha Petronas Perpanjang Kontrak WK Ketapang dan Bobara, Total Komitmen Eksplorasi US$ 6,92 Juta

Perusahaan migas PC Ketapang II Ltd, anak usaha Petronas teken kontrak perpanjangan untuk WK Ketapang dan WK Bobara

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

4 hari lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya