Jokowi Desak Sri Lanka Cabut Larangan Impor Minyak Sawit dari Indonesia

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Grace gandhi

Selasa, 17 Oktober 2023 18:59 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-China di Beijing, China, Senin 16 Oktober 2023. Presiden Jokowi mengajak para pengusaha China untuk datang dan berinvestasi ke Indonesia dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Sri Lanka untuk mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit Indonesia. Jokowi mengatakan minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.

Jokowi menyampaikan ini saat pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Selasa, Oktober 2023 di China World Hotel, Beijing. “Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka,” katanya dikutip keterangan tertulis Biro Pers Istana.

Sri Lanka melarang impor sawit termasuk dari Indonesia pada April 2021. Presiden Sri Lanka saat itu, Gotabaya Rajapaksa, mengatakan keputusan larangan impor minyak sawit diberlakukan agar membuat negara tersebut bebas dari perkebunan kelapa sawit dan konsumsi minyak sawit.

Impor sawit Sri Lanka saat itu mayoritas berasal dari Indonesia dan Malaysia. Para ahli lingkungan mengatakan produksi minyak sawit telah menyebabkan deforestasi yang meluas dan kerusakan ekosistem. Uni Eropa memberlakukan kebijakan khusus mengenai ini.

Dalam keterangan Biro Pers Istana, Jokowi tidak mengelaborasi lebih lanjut soal larangan impor yang diberlakukan Sri Lanka. Sampai 16.00 WIB, belum ada pernyataan dari Ranil yang bisa dikutip mengenai kebijakan impor sawit.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Selain membahas soal larangan impor sawit....

<!--more-->

Selain membahas soal larangan impor sawit, Jokowi dan Ranil membahas soal potensi kedua negara membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement. Berdasarkan data yang dikutip Biro Pers Istana, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada 2022.

“Sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara,” kutip Biro Pers Istana, tanpa memberikan keterangan detail.

Selain itu, Jokowi menyampaikan soal peluang badan usaha milik negara (BUMN) RI kepada Ranil, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka. Turut dibahas juga kerja sama ekonomi biru.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan selama dua hari ke Cina pada 17-18 Oktober 2023. Setelah bertemu dengan sejumlah para investor di Cina kemarin, Jokowi juga dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping pada hari ini.

Pada Selasa pagi, 17 Oktober 2023, Jokowi melaksanakan pertemuan bilateral dengan Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, presiden mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-Cina yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir.

Pilihan Editor: Faisal Basri Sebut Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lebih Menjanjikan, tapi..

Berita terkait

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

43 menit lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

2 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

5 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

7 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya