TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI mengungkapkan penyebab dana pensiun alias Dapen yang bermasalah. Ketua ADPI Ali Farmadi mencontohkan perihal empat dana pensiun BUMN yang disinyalir bermasalah. Menurut due diligence atau uji tuntas yang dilakukan Kementerian BUMN, ada masalah tata kelola di dana pesiun tersebut.

"Namun tidak terlepas juga apa yang telah dirilis oleh OJK bahwa semuanya tidak hanya kesalahan dari pengurus di dalam pengelolaan investasinya," kata Ali di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Oktober 2023. "Ada beberapa terkait, misalnya kewajiban dari pendiri."

Ali menuturkan, beberapa pendiri memang menunggak atau tidak mencicil kewajiban mereka. Jika mereka tidak membayar pendanaan bulanan itu, lanjut dia, dana operasional dana pensiun akan berkurang.

Padahal, penyedia dana pensiun harus mengeluarkan dana setiap bulan untuk program manfaat mereka. Belum lagi perlu dana untuk pengmbangan Dapen. "Sementara untuk kewajiban pembayaran manfaat pensiunnya aja harus mengambil yang ada," tutur Ali.

Selain itu, dia menyebut tingkat suku bunga aktuaris yang ditetapkan melebihi return investasi yang diterima oleh lembaga pengelola dana pensiun. Misalnya, suku bunga aktuarisnya ditetapkan 9 persen, padahal investasi menghasilkan hanya 6,5 persen atau 7 persen. "Berarti ada kekurangan sekitar 2 persen-an," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 70 persen dari 48 dana pensiun BUMN dalam kondisi sakit. Erick lantas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.

Audit itu dilakukan bertahap. Pertama, dilakukan terhadap 4 Dapen, yaitu milik PT Inhutani, PT Angkasa Pura I, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, dan ID Food. Hasilnya, kata Erick, ada kerugian negara sebanyak Rp 300 miliar karena diduga penyimpangan pada tahap investasinya.

AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Ditunjuk Jokowi, Erick Thohir Emban Semua Jabatan Luhut di Pemerintahan