TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengatakan dokumen Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) atau rencana investasi komprehensif program JETP bakal dirilis pada November mendatang. Sementara ini, CIPP masih dalam tahap peninjauan.

"Kemungkinan nanti konsultasi publik sekitar 1 November. Jadi, nanti akan dibuka ke publik dokumennya," kata Paul saat ditemui media di Kompleks Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat, 6 Oktober 2023. "Target sekitar 20 November, launching."

Paul mengatakan penyelesaian dan kesepakatan isi dokumen rencana investasi ini bakal diselesaikan sebelum bicara lebih jauh soal pendanaan. "Bagaimana nanti pendanaan, bagaimana pengeluaran, itu masalah nanti. Yang penting selesai dulu (dokumennya)," ujarnya.

Program JETP merupakan kemitraan pendanaan transisi energi yang menjadi komitmen International Partners Group (IPG) yang terdiri dari negara anggota kelompok G7 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada), serta Norwegia, dan Denmark untuk Indonesia. JETP disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November lalu.

Melalui kemitraan tersebut, Indonesia akan menerima dana senilai US$ 20 miliar untuk menjalankan program transisi energi. Namun, dana yang berupa hibah JETP senilai US$ 160 juta. Sedangkan sisanya merupakan pinjaman komersial.

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu sempat mengatakan pemerintah tidak mau menerima pinjaman komersial dari skema JETP jika bunganya terlalu tinggi. Febrio menuturkan, pemerintah ingin pengurangan emisi karbon dilakukan melalui pendanaan dengan bunga murah dan lebih terjangkau.

"Kita kan punya funding yang lain," ujar Febrio ketika ditemui di sela acara 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta, Rabu, 20 September 2023. "Kita, Indonesia, adalah negara yang menarik bagi investor dalam maupun luar negeri."

Febrio mengklaim proyek JETP Indonesia menarik dan banyak investor yang ingin masuk. Namun, dia berujar, pemerintah masih memprioritaskan negara-negara yang sudah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi alam pembiayaan energi hijau di Indonesia.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Terkini: Luhut Dirawat di RS Singapura, Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri