Kadin Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas ke Jokowi di IKN

Reporter

Sapri Maulana

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 22 September 2023 22:17 WIB

Presiden Joko Widodo menerima Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di IKN Nusantara, Jumat, 22 September 2023. Foto: Sapri Maulana

TEMPO.CO, Samarinda - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyerahkan Peta Jalan (roadmap) Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Joko Widodo di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat, 22 September 2023.

Arsjad Rasjid, menjelaskan, peta jalan disusun secara inklusif dan kolaboratif. Juga diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Peta Jalan Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin Indonesia kepada bangsa. Dengan peta jalan ini, diharapkan segala inisiatif yang mengarah pada rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

“Peta jalan ini dibuat agar segala upaya, program, serta inisiatif dapat mewujudkan pencapaian visi pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini dibuat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyusunannya dengan semangat gotong-royong untuk masa depan sebagai negara maju, berisikan langkah-langkah konkret dengan metrik sebagai tolak ukur pembangunan,” katanya di sela acara penyerahan.

Arsjad menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan cita-cita agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Indonesia juga diharapkan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

“Seluruh potensi sumber daya yang ada, menjadikan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 semakin relevan bagi Indonesia dan para pemimpin bangsa ini ke depan, untuk memberikan panduan dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Arsjad.

Advertising
Advertising

Aspek Prioritas Visi Indonesia Emas 2045

Penyusunannya peta jalan ini dibuat berlandaskan pada empat aspek prioritas. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan, dengan memajukan pelayanan kesehatan dan pangan. Kedua, aspek kesejahteran, yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB) tetapi juga masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dan kehidupan yang layak. Aspek ini bisa dipenuhi salah satunya melalui hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM.

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan, mengingat seluruh Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar. Keempat, aspek keberlanjutan, yaitu mencapai target dekarbonisasi dengan tetap memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Arsjad menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa menerapkan nilai-nilai budaya dan bangsa, termasuk gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. “Karena itu, dalam penyusunan peta jalan ini, Kadin Indonesia melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi keagamaan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO),” tutup Arsjad.

Jokowi mengatakan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 akan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan. “Peta Jalan yang diserahkan oleh Kadin Indonesia kepada Pemerintah Indonesia ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan menuju Indonesia Emas 2045," kata Jokowi

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono, juga menyambut baik komitmen Kadin Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penyerahan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 di IKN. “Kami menyambut baik inisiatif Kadin Indonesia yang menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 di IKN. Ini merupakan simbol optimisme yang baik, terlebih dilakukan di IKN yang merupakan simbol visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pilihan Editor: Jaminan Utang Kereta Cepat Diteken Pemerintah, Ekonom: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina




Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

4 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

4 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

6 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

11 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

11 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya