TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan layanan internet milik Elon Musk, Starlink ramai dikabarkan akan masuk ke Tanah Air. Pemerintah Indonesia berencana menjalin kerja sama dengan Elon Musk, orang terkaya dunia saat ini, untuk memberikan akses internet di puskesmas.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat bertemu Elon Musk bulan lalu untuk mengupayakan peningkatan layanan puskesmas. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kerja sama ini diharapkan dapat membantu puskesmas terpencil yang masuk dalam kategori 3T: tertinggal, terdepan, terluar.

“Ini merupakan upaya kami untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di Tanah Air. Puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus dipastikan infrastrukturnya memadai,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2023.

Terdapat potensi ancaman keamanan siber

Menanggapi hal ini, Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syaiqullah mengatakan, kerja sama ini harus memiliki asesmen yang matang karena terdapat potensi ancaman terhadap keamanan siber Indonesia.

“Operasionalisasi internet di Indonesia harus mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan,” kata Syauqillah saat mengunjungi kantor Tempo pada Kamis, 14 September 2023. Menurutnya, potensi ancaman yang diberikan bisa saja melebihi kebutuhan yang ada di puskesmas.

Syauqillah beranggapan, kehadiran pihak asing untuk memberikan koneksi internet di puskesmas dapat menjadi ancaman bagi keamanan siber nasional. Hal ini dikarenakan pihak asing tersebut jadi memiliki kontrol terhadap infrastruktur strategis nasional yaitu jaringan internet.

Pemerintah harus tahu jenis kebutuhan yang ada

Terkait hal ini, Syauqillah mengatakan pemerintah harus mengetahui jelas kebutuhan yang ada di puskesmas. Dia beranggapan, lebih baik pemerintah mengoptimalkan operator dalam negeri jika kebutuhannya dapat terpenuhi.

“Kalau dia butuhnya air segalon, buat apa kita kasih dia air sekolam? Kan enggak butuh sebetulnya,” ujar Syauqillah. Hal ini, kata dia, perlu dipertanyakan kembali ke Kementerian Kesehatan yang diketahui mengajukan wacana kerja sama dengan Starlink milik Elon Musk.<!--more-->

Pemerintah harus berhati-hati

Syauqillah mengatakan pemerintah harus berhati-hati mengundang perusahaan milik orang terkaya dunia itu berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, potensi dan ancaman yang mungkin saja terjadi perlu diperhitungkan.

Menurut dia, ada beberapa kemungkinan ancaman siber apabila penyedia layanan internet asing diizinkan masuk tanpa kesiapan keamanan dari pemerintah. Ancaman ini, kata Syauqillah, berpotensi terjadi ketika terdapat pihak asing yang dibiarkan menguasai ruang digital atau siber Indonesia.

“Bagaimana kita punya kedaulatan kalau dunia digital atau dunia siber kita dikuasai oleh orang yang tidak memiliki empati terhadap negara ini,” kata dia.

Dia memberikan contoh pentingnya kedaulatan siber dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara. Salah satunya, kata Syauqillah, adalah di invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 hingga saat ini.

“Kalau kita lihat (perang) Ukraina, itu yang pertama kali dilakukan (Rusia) adalah serangan siber terhadap fasilitas-fasilitas publik yang ada di Ukraina,” ucapnya. Selain itu, kata dia, Starlink sebagai penyedia layanan internet asing di Ukraina juga pernah terlibat langsung dalam konflik ini.

Starlink pernah menolak permintaan Ukraina untuk mengaktifkan jaringan satelitnya di kota pelabuhan Sevastopol, Krimea tahun lalu untuk membantu serangan terhadap armada Rusia di sana. Hal ini diakui Elon Musk melalui akun media sosial X-nya pada Kamis, 7 September 2023.

Pemerintah harus tunjukkan political will

Syauqillah pun mengatakan pemerintah harus menunjukkan political will untuk mencapai kedaulatan siber sebelum menggunakan infrastruktur digital yang disediakan pihak asing. Tanpa adanya political will untuk menjadi berdaulat dari sisi siber, maka hal ini dapat menjadi masalah menurut Syauqillah.

Menurutnya, agar Indonesia tetap berdaulat di sisi siber, pemerintah dapat memaksimalkan penyedia layanan yang sudah dimiliki negara ini. Selain itu, jika memilih untuk menerima pihak asing, Syauqillah beranggapan pemerintah harus mengatur skema bisnis mereka di Tanah Air agar gateway atau perangkatnya tetap di bawah kendali Indonesia.

SKSG UI telah susun policy paper

Lebih lanjut, Syauqillah berujar SKSG UI telah menyusun policy paper atau rekomendasi kebijakan soal kedaulatan siber. Di dalamnya, terdapat bahasan mengenai Starlink dan isu-isu lain dalam keamanan siber nasional, seperti soal serangan siber, kejahatan siber, dan terorisme siber.

Kajian dan rekomendasi kebijakan ini akan diterbitkan Universitas Indonesia pada Senin, 18 September 2023. Nantinya, Syauqillah dan SKSG UI akan menyerahkan rekomendasi tersebut ke Komisi I DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait.

SULTAN ABDURRAHMAN | ADINDA YOVITA

Pilihan Editor: Bandara Kertajati akan Beroperasi Penuh, Kemenhub Koordinasi dengan Berbagai Pihak