TEMPO.CO, Jakarta - Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Adapun proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, yakni Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan warga yang terancam digusur dari kawasan tersebut. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934 dan tak ingin kehilangan kampung halamannya meskipun diberi tempat relokasi.

Akibatnya, bentrok antara warga dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan BP Batam pun tidak terhindarkan saat para petugas datang untuk melakukan pengukuran lahan pada Kamis malam, 7 September 2023.

Usai bentrok tersebut, konflik berlanjut ketika sekitar 1.000 orang dari masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam, Kota Batam, pada Senin, 11 September 2023. Kericuhan pun kembali terjadi dalam aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, pemerintah pusat mengupayakan berbagai hal untuk menyelesaikan konflik di kawasan Rempang Eco City itu. Lantas, bagaimana cara pemerintah tangani konflik Pulau Rempang?

Warga Akan Diberi Lahan 500 Meter dan Bangunan Tipe 45

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Pasalnya menurut Jokowi, konflik di antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa 12 September 2023.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk pergi ke Pulau Rempang dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. “Mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ucap Jokowi.

Selanjutnya: Bahlil segera ke Pulau Rempang...

<!--more-->

Bahlil Segera ke Pulau Rempang

Setelah mendapatkan mandat dari Jokowi, Bahlil pun memastikan akan segera ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk menangani konflik yang tengah bergejolak di masyarakat.

“Saya agendakan mungkin akhir minggu (pekan) ini,” ujar Bahlil ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 13 September 2023. “Saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada.”

Bahlil pun mengatakan tidak perlu khawatir konflik tersebut akan memberikan citra buruk ke investor. Karena menurutnya, hal tersebut biasa terjadi dan merupakan salah satu bagian dari dinamika sosial. “Nanti kita lihat. Itu biasa, dinamika,” ujar Bahlil dalam kesempatan yang sama.

Sandiaga Minta Sosialisasi Digencarkan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun berharap permasalahan di Pulau Rempang bisa ditangani dengan lebih baik. “Karena investasi ingin suasana kondusif. Kalau tidak kondusif, investasi kemungkinan tidak akan mulus,” ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor Kemenparekraf, Senin, 11 September 2023.

Sandiaga mengatakan kawasan wisata yang bakal dikembangkan untuk Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, adalah konsep pariwisata hijau atau green tourism.

“Kami masih menunggu proses. Tapi kami mengingatkan saat rakor agar jangan sampai ide yang baik dalam mengembangkan suatu kawasan industri yang mengacu pada industri hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan sebagainya, aspek dari warga masyarakat terabaikan,” ucap Sandiaga.

Sandiaga pun mengatakan sosialisasi pengembangan kawasan tersebut harus digencarkan. Masyarakat mesti diberikan keyakinan dan kepastian dari segi hukum maupun kepastian mata pencaharian alias aspek ekonomi. “Itu yang saya garisbawahi dan saya sampaikan kepada rakor penyiapan dari kawasan industri di Rempang,” ucap Sandiaga.

Selanjutnya: Menteri ATR bantu relokasi...

<!--more-->

Menteri ATR Bantu Relokasi, Bangun Dermaga dan Beri Beasiswa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sebelum terjadi konflik, Hadi mengatakan, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Dia juga menyebut hampir 50 persen dari warga menerima usulan yang telah disampaikan. Pemerintah menawarkan mencari tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan.

Hadi menuturkan pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.

“Dari 500 hektare itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kami bangun sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan,” kata Hadi.

Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun dermaga bagi para nelayan. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup per keluarga dan dicarikan tempat tinggal.

Hadi mengatakan, ke depannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Cina bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang. Para putra daerah itu akan dilatih agar bisa bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut. Mantan panglima TNI itu mengklaim sebagian besar masyarakat Pulau Rempang senang mendengar penjelasan pemerintah.

RADEN PUTRI | RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Profil Xinyi Group, Perusahaan China yang Investasi Rp 381 Triliun di Pulau Rempang Batam hingga 2080