KTT G20 India, Jokowi Dorong ASEAN jadi Jangkar Stabilitas Kawasan di Indo-Pasifik

Senin, 11 September 2023 11:11 WIB

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan mendampingi Presiden RI, Joko Widodo dalam Pertemuan Pertama MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia) Leaders' Gathering yang merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-18 G20 di New Delhi, India.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India di New Delhi. Dalam persamuhan tersebut, Jokowi menegaskan Indonesia akan terus mendorong ASEAN untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk jadi jangkar stabilitas kawasan yang miliki habit of dialogue dan habit of cooperation di Indo-Pasifik karena dunia butuh penetral, butuh safe house,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 11 September 2023.

Menurut Jokowi, hal lain yang dapat membantu mewujudkan kehidupan yang damai dan makmur adalah dengan menjaga solidaritas antarnegara. Dia menilai pengkategorian negara yang terkesan mengotak-ngotakan harus segera diakhiri.

Jokowi berujar dunia perlu mengakhiri dikotomi yang mengotak-ngotakkan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat.Untuk itu, ia menekankan bahwa kerja sama dan ruang dialog harus terbuka bagi semua pihak. Serta hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk juga hak negara-negara berkembang.

Pada sesi bertema One Family, Jokowi juga mengungkapkan harapannya agar dunia menjadi satu keluarga besar yang memiliki tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Advertising
Advertising

Jokowi menyampaikan terdapat sejumlah hal untuk mewujudkan tujuan tersebut di antaranya adalah dengan menciptakan stabilitas global salah satunya dengan menghentikan perang. “Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu wujudkan inklusivitas,” ucapnya.

Jokowi Bicara soal Pandemic Fund, Hilirisasi hingga Sistem Perpajakan Internasional

Selain itu, Kepala Negara pun turut menyampaikan bahwa solidaritas global dalam isu kesehatan juga harus terus diperkuat, salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund. “Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen US$ 2 miliar perlu kita wujudkan,” tuturnya.

Kesetaraan, menurut Jokowi, juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur. Hal tersebut dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

“Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” katanya.

Kepala Negara lalu mencontohkan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendukung hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan. “Karena ini merupakan hak negara berkembang untuk lakukan lompatan pembangunan,” tuturnya.

Oleh karena itu pula, Presiden Jokowi mendorong negara-negara G20 untuk bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara. “G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif."

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pilihan Editor: Indonesia-Belanda Bertemu di Sela-sela KTT G20 India, Bahas Apa Saja?

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

4 jam lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

13 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya