TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menanggapi soal langkah Indonesia dalam mempromosikan investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam KTT ke-43 ASEAN. Jatam menilai banyak rentetan masalah yang muncul di balik pembangunan IKN.

Mareta Sari dari Jatam Kalimantan Timur menilai KTT ASEAN sebagai momentum pemerintah mengobral ruang hidup di Indonesia lewat mega proyek IKN. Pertemuan ini, kata dia, disinyalir untuk menyedot sejumlah investor dari berbagai negara, terutama yang kaya seperti Cina, Singapura, dan
Korea Selatan.

"Karenanya, kami melihat bagaimana negara secara terang-terangan ingin menunjukkan mereka punya kuasa. Kita tahu IKN tak berdiri di atas ruang kosong, tetapi ada konsesi yang terhubung dengan pemerintah saat ini," ujar Merata dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.

Adapun Presiden Joko Widodo alias mengatakan bahwa KTT ke-43 ASEAN ini telah menghasilkan 93 komitmen investasi antara negara anggota dan mitra ASEAN. 93 proyek kerjasama itu diperkirakan bernilai sebesar US$38 miliar dan ada 73 proyek potensial sebesar US$17,8 miliar

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pun menyatakan bahwa mayoritas investor yang berminat berinvestasi di IKN berasal dari negara ASEAN. Ada dua perusahaan yang berkomitmen membangun 20 tower rumah susun di IKN. Sedangkan Singapura mencurahkan minatnya pada infrastruktur hijau, renewable energy dan pengolahan limbah.

Mareta mengatakan pemerintah menjual 'industri ramah lingkungan' untuk IKN seperti nikel untuk mobil listrik. Seperti diketahui, pemerintah mengklaim pengembangan IKN akan menggunakan konsep smart dan forest city yang menggunakan energi bersih dan terbarukan sebagai sumber listriknya.

Pembangunan IKN dengan deforestasi besar-besaran

<!--more-->

Ia mengatakan hal tersebut digadang sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi target net zero emission 2045 dan mengentaskan masalah krisis air dan pangan melalui desain kota yang berkelanjutan. IKN digadang akan menggunakan konsep green city yang tak lagi pakai batu bara sebagai sumber energinya.

Padahal, menurut dia, langkah tersebut dapat menghancurkan kawasan lain. "Sayangnya proyek ini mencaplok ruang hidup masyarakat lain yang saat ini juga sedang tak baik-baik saja," tuturnya.

Anggi Putra Prayoga dari Forest Watch Indonesia pun mempertanyakan klaim pemerintah bahwa IKN dibangun dengan konsep smart dan forest city. Pasalnya, ia menilai pembangunan IKN justru melakukan deforestasi besar-besaran.

Forest Watch mencatat dalam periode 2022 sampai Juni 2023 ada deforestasi seluas 1.920,13 hektar. Terjadi juga pembukaan lahan juga seluas 16,9 ribu hektar untuk wilayah IKN. Anggi menilai pembangunan IKN merusak habitat, ekosistem, dan daerah jelajah satwa yang ikut terpotong akibat pembangunan jalan tol di IKN.

"Ini belum menghitung wilayah di luar Kalimantan Timur, seperti Sulawesi karena untuk pembangunan ibu kota baru ini terjadi eksploitasi di mana-mana," kata Anggi.

Dari segi desain tata ruang, Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies menuturkan IKN tidak bisa dikategorikan sebagai kota hutan dengan moda transportasi umum terintegrasi dan bebas emisi. Musababnya, desain tata ruang berorientasi pada istana negara baru yang mewah, hunian bertingkat untuk ASN, dan jalanan yang diperkirakan dua kali lebih luas dari jalan di Jakarta.

Industri kendaraan listrik bukanlah solusi hijau

<!--more-->

"Ini menunjukkan kecenderungan pembangunan IKN untuk kendaraan pribadi," kata Elisa.

Dengan jarak antar bangunan yang besar, tuturnya, perjalanan dari satu fasilitas ke fasilitas lain akan semakin jauh. Tata ruang yang tidak compact dan padat akan menciptakan jalanan yang jarak tempuhnya lebih panjang.

Sementara jika mau memakai transportasi umum, ia berujar mileage-nya akan panjang dengan waktu tempuh yang lebih lama. 10 menit di IKN bisa saja mencapai 5-6 KM. Dengan demikian, desain jalan, ruang, dan bangunannya berkebalikan dengan basis transportasi massal.

Ia pun meyakini pemerintah akan kembali dengan rancangan yang sama seperti Jakarta. Contohnya bisa dilihat pada pembangunan Kebayoran Baru. Karena jalan terlalu lebar maka kembali lagi ke kendaraan pribadi. "Apalagi pemerintah ada iming-iming electric vehicle (EV) dan ASN disuruh menggunakan itu. Kita tahu sendiri kan asal energi dari EV itu," ucap Elisa.

Elisa menegaskan industri kendaraan listrik bukanlah solusi hijau. Sebab, pengembangan industri ini dilakukan melalui pembongkaran cadangan nikel dari wilayah Pulau Sulawesi, Maluku Utara, dan pulau-pulau kecil di ujung kepala Papua. Alih-alih menjadi solusi, ia menilai kendaraan listrik telah menciptakan kerusakan baru di wilayah Timur Indonesia.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Profil Anthony Salim, Konglomerat RI yang Akan Bangun Hotel di IKN