Darmin Bisa Diusulkan Jadi Bos Bank Sentral

Reporter

Editor

Senin, 18 Mei 2009 15:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon Deputi Gubernur Senior Darmin Nasution bisa diusulkan sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Boediono untuk mencegah terjadinya pergantian dewan gubernur lebih dari dua kali.

Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafiz Zawawi menjelaskan, bila Darmin menjadi Deputi Gubernur Senior sebelum menjadi Gubernur, maka akan terjadi tiga kali pergantian dewan gubernur. "Undang-undang mengamanatkan dalam satu tahun jangan lebih dari dua kali pergantian," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Senin (18/5).

Karena itu, dia melanjutkan, bila Presiden Yudhoyono ingin Darmin menjadi sebagai Gubernur Bank Indonesia lebih baik langsung dilantik menjadi gubernur tanpa harus menjadi Deputi Gubernur Senior.

Pekan lalu Darmin, yang kini menjabat Direktur Jenderal Pajak; dan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Gunarni Soeworo menjalani uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur Senior di hadapan Komisi Keuangan dan Perbankan. Secara aklamasi Darmin terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior menggantikan Miranda Swaray Goeltom yang habis masa jabatan pada 26 Juli.

"Kalau Presiden mau Darmin jadi Gubernur, usulan bisa masuk paling lambat akhir Mei," ujar Hafiz. Setelah itu, lanjutnya, komisi akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan akan diulang lagi untuk gubernur karena perbedaan tugas deputi gubernur senior dan gubernur.

Namun dia tak menyarankan pemilihan gubernur dilakukan setelah presiden baru terpilih. Sebab, kekosongan kursi gubernur untuk waktu yang lama bisa memberikan sentimen negatif kepada pasar.

Mengenai pengunduran diri Boediono, Hafiz mengatakan hingga kini pimpinan Dewan belum menerima surat dari Presiden. "(Karena) suratnya belum ada maka secara formal, de jure, Boediono belum mengundurkan diri," katanya.

RIEKA RAHADIANA

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

4 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

11 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya