Mendag Zulhas Dukung Rencana Luhut Impor Sapi dari Brazil

Kamis, 31 Agustus 2023 15:03 WIB

Sapi impor dari Australia berada di dalam truk usai diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan impor sapi dari Brazil. Sebelumnya, Luhut berencana mengimpor sapi hidup dan anak sapi untuk meredam kenaikan harga daging sapi di Tanah Air.

Menurut Zulhas, langkah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia tak hanya bergantung pada Australia untuk impor sapi.

"Jadi ya bagus dong, jangan (impor sapi) hanya satu tempat aja," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Bila hanya bergantung pada Australia, tutur Zulhas, Indonesia akan kerepotan bila terjadi perubahan aturan di negara tersebut. Karena itu, ia mendukung perluasan negara asal impor sapi hidup ke Indonesia.

Sebelumnya, Luhut telah mengunjungi Brazil untuk membahas sejumlah kemitraan, salah satunya kerja sama pengembangan peternakan dan pengadaan daging di Indonesia. Luhut mengatakan Indonesia telah sepakat mengimpor sapi.

Advertising
Advertising

Luhut memperkirakan pada Maret 2024 nanti harga daging di Indonesia sudah berada di bawah Rp 100.000 per kilogram setelah impor. Bila harga daging sapi semakin murah, tutur Luhut, masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi makanan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau tentunya.

Dia mengatakan sapi impor ini untuk dikembangbiakkan di dalam negeri agar kualitas peternakan sapi di Indonesia bisa semakin maju. Dengan begitu, Indonesia akan punya tiga sumber utama pemasok daging sapi, selain Australia dan India yang juga memasok kerbau ke Indonesia.

Terlebih, tuturnya, memajukan kualitas peternakan daging sapi di dalam negeri memang tidak mudah. Sebab ada beberapa persoalan yang muncul, seperti isu penyakit mulut dan kuku (PMK), sistem regulasi, serta metode untuk memperbanyak sapi di tingkat peternak.

"Namun jika kita kembali kepada niatan semula yaitu menghadirkan kualitas gizi dan pangan terbaik untuk masyarakat, maka persoalan apapun harus bisa diatasi," ucapnya.

Pilihan Editor: India Berlakukan Pajak Baru untuk Penjualan Beras ke Luar Negeri, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

4 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

10 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

12 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

12 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

15 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

15 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

15 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

17 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

20 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya