Staf Ahli Kemenkeu: Core Tax System Permudah Pengawasan Wajib Pajak

Reporter

Magang KJI

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 30 Agustus 2023 07:00 WIB

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat segera menjalankan core tax administration system (CTAS) atau sistem inti administrasi perpajakan. Menurut Staf Ahli Kemenkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, reformasi sistem ini dapat mengoptimalkan layanan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Sistem baru itu diklaim mampu membuat masyarakat tidak ribet mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT). Namun, Yon beranggapan, core tax system tidak semata-mata mengubah modus pelayanan Kemenkeu kepada wajib pajak.

“Mempermudah kita juga memberikan pengawasan sehingga tentu dengan cara kerja yang lebih baik. Kepatuhan sukarela bisa meningkat dan enforcement compliance-nya juga lebih bisa kita dorong,” kata Yon Arsal dalam acara diskusi “Arah Kebijakan Pajak RAPBN 2024” di Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Saat ini, Yon mengungkapkan bahwa Kemenkeu saat ini juga sedang menyiapkan pelatihan bagi para pegawai instansi terkait agar dapat beradaptasi dan mengoperasikan core tax system sebelum diluncurkan nanti. Sejumlah 46 ribu pegawai pajak terlibat dalam pelatihan dan persiapan ini.

“Training juga kita lakukan karena kan nanti secara paralel teman-teman kita selaku petugas, juga tentu harus kita siapkan. Jadi training juga berjalan secara paralel,” ucap Yon Arsal.

Advertising
Advertising

Selain mempermudah pembayaran pajak, core tax system juga ditengarai akan menjadi sistem terintegrasi yang dapat mengurangi beban pekerjaan manual, mendorong produktivitas, dan meningkatkan kapabilitas pegawai.

Untuk lembaga pemungut pajak sendiri, keberadaan sistem ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, kepatuhan pajak, penerimaan pajak, dan menyajikan data yang real time dan valid.

Core tax system sendiri diharapkan dapat mulai digunakan pada awal tahun 2024. “Mudah-mudahan tahun 2024 (core tax system) kita rolling up,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Ahad, 6 Juli 2023.

SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: LRT Jabodebek Dipuji Jokowi dan Para Menteri, Masyarakat: Rem Kurang Halus

KemenkeuWajib PajakperpajakanSPT

Berita terkait

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

23 jam lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

3 hari lalu

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

Askolani memaparkan bagaimana capaian pengawasan dan penindakan dilakukan oleh lembaganya selama ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

4 hari lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

6 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

11 hari lalu

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

LPEI melalui Desa Devisa Gula Aren Maros mengekspor gula aren ke Belanda dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

11 hari lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

23 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

24 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

24 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi