TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi pariwisata dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari, menyebut polusi udara bisa berdampak negatif ke sektor pariwisata. Sebab, polusi udara bisa berpengaruh terhadap angka kunjungan wisatawan.

"Karena healthy (kesehatan) dan safety (keamanan) kan menjadi kebutuhan utama wisatawan," ujar Azril kepada Tempo, Minggu, 27 Agustus 2023.

Kendaraan listrik belum cukup jadi solusi

Dalam menghadapi masalah polusi ini, Azril menuturkan penggunaan kendaraan listrik di destinasi pariwisata pun belum cukup menjadi solusi. Menurut dia, perlu ada kebijakan yang komprehensif.

"Kalau perlu PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara diberhentikan sementara," ujar dia.

Sementara upaya lain yang bisa dilakukan, kata Azril, antara lain penerapan sistem ganjil-genap 24 jam, hujan buatan, hingga uji emisi kendaraan dan pabrik. "Perlu ada kebijakan terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Azril. "Lalu, laksanakan penalty bagi yang melanggar."

Polusi udara dikhawatirkan kurangi jumlah kunjungan turis mancanegara

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir polusi udara bakal berpengaruh terhadap kunjungan turis mancanegara ke Indonesia. Terutama kunjungan ke DKI Jakarta. Meskipun hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan pembatalan.

"Kalau (polusi) begini terus-terusan pasti akan berdampak," kata Hariyadi ketika ditemui di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Senin, 21 Agustus 2023.

Hariyadi khawatir kondisi seperti ini bisa membuat turis mancanegara lebih memilih berwisata ke negara lain yang kualitas udaranya lebih baik. "Orang mau liburan kan mau senang-senang. Kalau kena polutan, ya malas juga. Siapa yang mau pergi?" ucapnya.<!--more-->

Pemerintah diminta tanggap atas masalah polusi udara

Ia pun berharap pemerintah lebih serius mengatasi masalah ini. Soal wacana kebijakan antisipatif melalui penggunaan masker dan mobil listrik, menurut dia, juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. "Selama sumber polutannya enggak dibereskan," kata dia.

Sementara saat ini, Hariyadi melanjutkan, sumber polusi itu belum diketahui. Meskipun ada sejumlah kemungkinan, seperti dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, emisi kendaran bermotor, atau disebabkan kemarau panjang. Karena itu, Hariyadi mengatakan pemerintah mesti serius mencari tahu penyebab masalah udara ini.

"Kalau kebetulan itu dari PLTU, sangat disayangkan ya? Orang sudah investasi PLTU ternyata malah mencemari udara," kata Hariyadi. "Itu konyol juga. Terus mau diapakan? Ini harus dipikirkan."

Sandiaga Uno sebut polusi udara berdampak luas pada ekonomi negara

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut buruknya tingkat polusi di Indonesia dapat berdampak luas terhadap ekonomi negara. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu target pencapaian wisatawan mancanegara dan lokal apabila tidak ditangani dengan baik.

“Jika kita tidak ditangani secara cepat, secara bersama, dan tidak garap semua potensi, ini berpotensi nanti akan mengganggu,” ujar dia dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno yang digelar Senin, 21 Agustus 2023 di Jakarta.

Dampak ekonomi, menurut Sandiaga, dapat terjadi bukan hanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga secara luas. Ia mengklaim kerugian negara diestimasikan mencapai puluhan triliun rupiah akibat polusi.

“Bisa menjadi cukup besar jumlahnya. Kalau enggak salah ada estimasi 20-30 triliun rupiah. Ini yang harus kita hindari,” kata Sandiaga. Angka tersebut diperoleh berdasarkan data riset Greenpeace Asia Tenggara pada 2020 dan IQAir pada 2023.<!--more-->

Sandiaga minta pemerintah dan masyarakat bertindak cepat

Dia pun berharap pemerintah dan masyarakat dapat segera bertindak cepat untuk mencegah dampak tersebut. Saat ini, Sandiaga mengaku telah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) di lingkungan Kementerian Parekraf melalui surat edaran bertanggal 16 Agustus 2023.

Menurutnya, kebijakan ini adalah satu upaya pemerintah mengurangi polusi udara, khususnya di daerah Jabodetabek. “Ini tentunya sebagai bagian daripada langkah bersama untuk menjadikan polusi udara sebagai top of mind (diutamakan) yang harus kita atasi bersama-sama,” ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Kebijakan WFH ini, kata Sandiaga, merupakan respons cepat atas arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, solusi cepat dibutuhkan karena Indonesia akan menjadi penyelenggara berbagai kegiatan internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Piala Dunia Basket FIBA 2023.

Diketahui, Piala Dunia FIBA akan dimulai di Indonesia Arena, Jakarta pada Jumat, 25 Agustus 2023. Sementara itu, KTT ASEAN akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023, juga di Jakarta.

Sandiaga berujar, kegiatan semacam ini harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperkuat kepercayaan global. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan Nusantara. Dengan begitu, dapat memicu semakin kuatnya perekonomian.

"Mari kita bangun ekonomi Indonesia agar dapat memperluas peluang usaha dan lapangan kerja, semangat kolaborasi dan menggarap seluruh potensi menuju lima besar ekonomi dunia di tahun 2045," kata Sandiaga Kamis, 17 Agustus 2023 dikutip dari siaran pers.

RIRI RAHAYU | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Situs Pemerintah Rentan Dijadikan Situs Judi Online, Kominfo Gandeng BSSN?