Ridwan Kamil Bubarkan KPED, Klaim Ekonomi Jawa Barat Sudah Pulih

Senin, 21 Agustus 2023 15:33 WIB

Ridwan Kamil di GIIAS 2023. (Foto: TEMPO/ Erwan Hartawan)

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dirinya memutuskan untuk membubarkan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat. “Karena Covid sudah diumumkan oleh Bapak Jokowi sudah berakhir, maka KPED ini juga akan kami akhiri secara resmi, dan kami menghaturkan terima kasih banyak,” kata dia, di Bandung, Senin, 21 Agustus 2023.

Ridwan Kamil menerima laporan terakhir KPED Jawa Barat pada Senin ini. KPED didirikan untuk membantu pemulihan ekonomi Jawa Barat yang terimbas pandemi Covid-19. Ia mengklaim situasi perekonomian Jawa Barat saat ini sudah pulih.

“Semua ukuran menyatakan sudah normal, sudah pulih, dan sudah bouncing, dan sudah luar biasa,” kata dia. Di antaranya realisasi investasi pada semester ini sudah tembus Rp 103 triliun.

“Semester ini saja investasi kita di Rp 103 triliun, baru 6 bulan. Akhir tahun bisa tembus Rp 200 triliun Insyaallah. Pertumbuhan ekonomi semester ini juga 5,3 persen, lebih tinggi dari nasional 5,17 persen. Kemiskinan juga turun drastis, dan lain sebagainya,” kata dia.

Ia mengatakan percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat salah satunya disumbangkan dari saran-saran yang diterimanya dari KPED Jawa Barat. “Makanya di hari ini performa ekonomi karena pemulihannya luar biasa, itu salah satunya buah dari pemikiran KPED,” kata dia.

Advertising
Advertising

Ridwan Kamil berharap gubernur yang akan memimpin Jawa Barat akan meneruskan inovasi-inovasi yang sudah dirintisnya. “Dan siapa pun pengganti saya, teruskan inovasi-inovasi ekonomi karena ekonomi selalu menjadi top of mind warga dalam mengevaluasi pembangunan,” kata dia.

Pilihan Editor: Ridwan Kamil Lantik Tri Adhianto jadi Wali Kota Bekasi untuk Satu Bulan

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

8 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

9 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya