Jokowi Kutip Lembaga Australia: RI Negara Middle Power di Asia, Apa Maksudnya?

Kamis, 17 Agustus 2023 08:22 WIB

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas beberapa hal dalam pidato di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023. Orang nomor satu di Indonesia itu menyinggung polemik stunting, jalan tol, hingga negara middle power.

“Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia (penguasa menengah) dengan diplomatic influence (kemampuan diplomatik) yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,” kata Jokowi.

Lantas, sebenarnya apa itu middle power?

Apa Itu Negara Middle Power?


Dilansir dari Britannica, middle power adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara dalam spektrum kekuatan internasional di posisi tengah, tetapi di bawah negara adidaya (super power). Negara penguasa menengah memiliki pengaruh yang unggul atas negara lain, tetapi dengan kemampuan cukup untuk membentuk peristiwa internasional.

Advertising
Advertising

Asal-usul konsep middle power dapat dijumpai pertama kali pada tulisan-tulisan filsuf Italia, Giovanni Botero pada abad ke-16. Meskipun konstruksi negara dengan kekuatan menengah relatif mudah didefinisikan, tetapi ada ketidaksepakatan di antara para ahli teori terkait bagaimana negara tersebut bertindak dalam politik dunia.

Ada dua metode untuk memaknai konsep middle power, yaitu pertama, didasarkan pada kekuatan, kemampuan, dan posisi geostrategis negara. Sedangkan yang kedua didasarkan oleh kemampuan kepemimpinan negara. Dengan kata lain, negara yang dimaksud dianggap liberal, berorientasi pada demokrasi, dan memiliki perhatian yang baik dalam politik internasional.

Kekuatan negara middle power sangat berbeda dengan negara adidaya karena tergantung pada diplomasi dan kondisi khusus dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Negara penguasa menengah lebih mendukung kebijakan luar negeri bersifat multilateral daripada pengambilan keputusan secara sepihak.

Gaya diplomasi yang digunakan negara middle power diberi istilah Niche Diplomacy karena kekuatan mereka yang terbatas, Mereka akan mengikuti tujuan kebijakan luar negeri dari negara adidaya karena kemampuan yang terbatas.

Selanjutnya: Daftar negara middle power...

<!--more-->

Daftar Negara Middle Power

Lowy Institute merilis data Indeks Kekuatan Asia edisi 2023 melalui situs resminya. Amerika Serikat dan Cina menjadi dua negara yang tergolong super power dengan skor masing-masing sebesar 80,7 dan 72,5. Sedangkan dalam kategori middle power, ada lima belas negara yang masuk dalam daftar.

Metodologi pengukuran kekuatan negara yang digunakan Lowy Institute terdiri dari delapan ukuran kekuatan, 30 sub-ukuran tematik, dan indikator. Lebih dari separuh indikator tersebut melibatkan penelitian asli yang dilakukan Lowy Institute, sementara sisanya diambil dari ratusan sumber nasional dan internasional yang tersedia untuk publik.

Adapun proporsi pembobotan kekuatan negara, meliputi kemampuan ekonomi (17,5 persen), kemampuan militer (17,5 persen), ketangguhan dalam menghadapi ancaman eksternal (10 persen), sumber daya masa depan (10 persen), hubungan ekonomi termasuk perdagangan regional dan investasi (15 persen), jaringan pertahanan atau kemitraan (10 persen), pengaruh diplomatik (10 persen), serta pengaruh budaya.

Berikut daftar negara middle power 2023.

1. Jepang (skor: 37,2).

2. India (skor: 36,3).

3. Rusia (skor: 31,6).

4. Australia (skor: 30,9).

5. Korea Selatan (skor: 29,5).

6. Singapura (skor: 25,1).

7. Indonesia (skor: 19,4).

8. Thailand (skor: 18,7).

9. Malaysia (skor: 18).

10. Vietnam (skor: 17,5).

11. Selandia Baru (skor: 16,8).

12. Taiwan (skor: 15,2).

13. Pakistan (skor: 13,9).

14. Filipina (skor: 12,8).

15. Korea Utara (skor: 10,6).

Sedangkan negara-negara yang termasuk dalam kategori kekuatan rendah (minor power), antara lain adalah Brunei, Bangladesh, Kamboja, Sri Lanka, Myanmar, Laos, Mongolia, Nepal, dan Papua Nugini.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Jokowi Usulkan Defisit APBN 2024 Rp 522,8 Triliun, Sri Mulyani: Pembiayaan akan Dilakukan Hati-hati

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

3 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

7 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

9 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

13 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

13 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

14 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

15 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

16 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

17 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya