TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat total belanja pemerintah pusat sampai akhir Juli 2023, yakni sebesar Rp 1.020,4 triliun. “Total belanja 1020,4 triliun itu sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi total dari belanja kita sedikit lebih rendah 1 persen jika dibandingkan tahun lalu,” ungkap Sri dalam konferensi pers pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Dari total belanja tersebut, Sri Mulyani menyebutkan sebesar Rp 562,6 triliun langsung diterima manfaatnya oleh rakyat dalam bentuk sembako dan KPH. Sembako dan KPH tersebut diberikan kepada keluarga yang tergabung dalam program keluarga harapan dan kelompok dengan kartu sembako. Kemenkeu mencatat terdapat 9,8 juta keluarga atau kelompok yang menerima langsung dari APBN sebanyak 14,9 triliun.

Selanjutnya, APBN juga tercatat diberikan kepada kelompok-kelompok penting, seperti petani. Bantuan diberikan dalam bentuk benih, pupuk, dan sebesar 463,7 miliar untuk alsintan (alat mesin pertanian), seperti traktor.

Berikutnya, Sri Mulyani mengklaim program Indonesia Pintar sebagai bantuan dari APBN. Program tersebut adalah beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga tidak mampu, agar mereka tetap bisa sekolah dan tidak drop out.

Dalam bidang infrastruktur, Sri Mulyani mengatakan bantuan APBN diberikan untuk dinikmati masyarakat, terutama yang tidak mampu. Mulai dari sanitasi persampahan air minum, sarana bendungan, pelabuhan, irigasi, kereta api, hingga bandara. Secara keseluruhan, total APBN yang diberikan sebesar 73,1 triliun.

Tak sampai disitu, APBN hadir untuk daerah yang terkena bencana. APBN memberikan bantuan untuk rehabilitasi dari rumah-rumah yang rusak, seperti bencana di Cianjur. 42.400 rumah diberikan dengan total sebesar 1,22 triliun. APBN juga hadir untuk para pekerja dengan memberikan pelatihan 2,5 triliun bagi lebih dari 586.000 pekerja.

“Ini adalah manfaat APBN langsung 562,6 triliun atau lebih dari 55% total belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” jelasnya.

IRMA AULIA IRAWAN

Pilihan Editor: Jokowi Bantah 90 Persen Keuntungan Hilirisasi Nikel Mengalir ke Cina, Faisal Basri Beberkan Datanya