TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara menyebut Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1,4 triliun untuk mempercepat transformasi ekonomi biru atau blue economy. Sementara saat ini, baru tersedia pembiayaan sekitar 20- 25 persen dari total kebutuhan.

"Masih diperlukan sumber pendanaan lain yang bersifat kolaboratif," kata Andie dalam acara Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PMK pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Andie menuturkan, Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat besar secara ekonomi maupun geopolitik.

Potensi tersebut, di antaranya mangrove seluas 3,36 juta hektare; lamun seluas 1,78 hektare; terumbu karang 2,5 juta hektare; serta kawasan kawasan konservasi 28,9 juta hektare. Andie juga menyebut mega biodiversity menduduki urutan kedua setelah Brazil.

Sementara itu, lanjut Andie, ekspor perikanan Indonesia saat ini mencpai US$ 5,72 miliar.

"Berbekal optimalisasi bahari dan dalam rangka mencapai visi Indonesia emas 2045, kontribusi sektor bahari diperkirakan mencapai 12,5 persen dari PDB pada 2045," tutur Andie.

Lima program prioritas dalam transformasi blue economy

<!--more-->

Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya memiliki lima program prioritas dalam transformasi blue economy.

Kelima program tersebut, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.

Pilihan editor: Menko PMK: Event GPDRR Buktikan Indonesia Sudah Keluar dari Pandemi Covid-19