TEMPO.CO, Jak Jokowi secara resmi mengakhiri masa tugas Komite Penanganan Covid-19 d an Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Jumat pekan lalu, 4 Agustus 2023. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19, sekaligus mengakhiri masa tugas komite tersebut.

Adapun pertimbangan penerbitan kebijakan itu adalah karena status pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir dan status faktual Covid-19 telah berubah menjadi endemi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menilai perlu pengaturan pengakhiran penanganan Covid-19 yang dilakukan pada masa pandemi.

Perpres yang ditetapkan Kepala tanggal 4 Agustus 2023 dan diundangkan menteri sekretaris negara pada tanggal yang sama itu terdiri atas 6 pasal. Berikut rinciannya.

Pasal 1 disebutkan bahwa KPCPEN telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan.

Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa dengan berakhirnya tugas KPCPEN, maka penanganan Covid-19 pada masa endemi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) tertulis penanganan Covid-19 yang bersifat lintas kementerian, lembaga dan/atau pemerintah daerah akan berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan Covid-19, yang meliputi pelibatan kementerian, lembaga, dan /atau pemerintah daerah terkait; penugasan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana; serta kerja sama dalam pengadaan vaksin, obat dan alat kesehatan sesuai kebutuhan dan pendanaan.

Pasal 2 ayat (3) dijelaskan aturan SOP penanganan Covid-19. Seperti yang dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan menteri kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri koordinator (menko) bidang perekonomian, menko bidang kemaritiman dan investasi, menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), menteri keuangan, mendagri dan/atau menteri/kepala lembaga lain yang dipandang perlu.

Selanjutnya: Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa obat dan vaksin...

<!--more-->

Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa obat dan vaksin Covid-19, yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keppres 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19, tetap dapat digunakan hingga batas kedaluwarsa.

Pasal 3 ayat (2) dinyatakan obat dan vaksin dimaksud tetap dapat digunakan selama masih memenuhi persyaratan efikasi, keamanan, dan mutu; sedangkan Pasal 3 ayat (3) dijelaskan ketentuan mengenai penggunaan obat dan vaksin tersebut diatur peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 4 dijelaskan segala kebijakan KPCPEN, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebelum status pandemi berakhir, masih tetap berlaku. Pemberlakuan kebijakan sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 dijelaskan ada sejumlah Perpres yang sudah tidak berlaku lagi sejak Perpres baru ini ditetapkan. Beberapa kebijakan yang dimaksudadalah Perpres Nomor 108 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Perpres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Terakhir, pasal 6 menyebutkan bahwa Perpres Nomor 48 Tahun 2023 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 4 Agustus 2023.

ANTARA

Pilihan Editor: Pertumbuhan Kredit Masih Melambat, OJK: Perbankan Lapor Mampu Mencapai Target di Atas 10 Persen