TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memprediksi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8 persen pada akhir tahun 2023. "Per Maret 2023 sudah mencapai 1,12 persen, mudah-mudahan akhir tahun ini jadi 0,8 atau 0,9 persen," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryantono, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Ia menjelaskan, perkiraan angka itu didapat berdasarkan peta jalan yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat diselesaikan atau bisa mencapai nol persen di tahun 2024.

"Angka tersebut supaya kita tidak tergesa-gesa karena target 2024 jumlah miskin ekstrem nasional jadi nol persen," ujar Nunung.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan ekstrem per September 2022 sebesar 1,74 persen. Sedangkan melalui survei yang sama pada Maret 2023, kini angka miskin ekstrem turun menjadi 1,12 persen.

Nunung menyebutkan setidaknya ada tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama adalah pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi.

Adapun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai salah satu lembaga negara yang membantu menangani kemiskinan ekstrem telah mengimplementasikan pemanfaatan dana desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito menyebutkan pemerintah pusat sudah melakukan validasi data dan mendorong pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih menyasar tiga strategi besar.

Khususnya dalam penggunaan dana desa, kata Sugito, pemerintah desa dapat mengalokasikan maksimal 25 persen untuk digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pada tahun 2023, pihaknya menggelontorkan dana Rp 70 triliun yang dibagikan kepada 75.265 desa. Oleh sebab itu, desa dinilai memiliki peranan sentral dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 merupakan tantangan yang besar karena faktor akses infrastruktur di beberapa daerah.

"Karena lokasi yang ditempati masyarakat miskin ekstrem biasanya di desa terpencil dan masih sulit akses ke fasilitas pendidikan maupun kesehatan," kata Bhima.

Oleh sebab itu, Bhima menilai hal utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni pembangunan jalan penghubung serta fasilitas publik lainnya sehingga memudahkan pemerintah dalam menyalurkan segala bentuk bantuan. "Jalan-jalan penghubung harus dibangun dahulu sehingga bantuan, akses pendidikan dan akses kesehatan bisa cepat masuk dan dirasakan masyarakat miskin ekstrem."

ANTARA

Pilihan Editor: Luhut Klaim Hilirisasi Nikel Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kurangi Angka Kemiskinan, Begini Rinciannya