Sri Mulyani Gelontorkan Rp 8 Triliun untuk Tambahan Bansos Beras Oktober-Desember

Selasa, 1 Agustus 2023 07:54 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta untuk menambah bantuan sosial tambahan untuk periode Oktober-Desember 2023. Bansos tersebut akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga kelompok yang rentan.

“Jadi nanti pada bulan Oktober-Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun,” ujar dia dalam disiarkan melalui akun YouTube Kemenkeu RI, dikutip pada Senin, 1 Agustus 2023.

Tambahan batuan itu nantinya akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga miskin. Sehingga, masyarakat akan mendapatkannya selama tiga bulan sebanyak 30 kilogram.

Menurut bendahara negara tersebut, tambahan bansos dirasa perlu diperkuat pada saat ada guncangan ekonomi. Pemerintah juga mengupayakan bahwa pemulihan ekonomi agar tidak sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan.

“Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin,” tutur Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

Dia juga melaporkan hingga Juni 2023 atau semester satu 2023 pemerintah sudah membelanjakan senilai Rp 492 triliun. Nilai tersebut 55,2 persen belanja langsung yang manfaatnya diterima masyarakat.

Di antaranya perlindugan sosial seperti program keluarga harapan (PHK) senilai Rp 14,7 triliun. Dana tersebut untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang betul-betul mengandalkan penerimaan APBN per bulannya.

Selain itu ada kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima atau keluarga ini nilai yang dibagikan Rp 3,7 triliun setiap dengan total belanja mencapai Rp 22,3 triliun. Lainnya, ada keluarga-keluarga miskin yang didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan.

“Maka kami membayarkan tiap bulan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS kesehatannya oleh APBN, jumlah total dalam 6 bulan Rp 23,2 triliun. Ini adalah belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Sederet Rencana Bansos 2023 untuk Rakyat Miskin dari Pemerintah, Ada Beras 30 Kilogram di Akhir Tahun

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

57 menit lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

17 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya