TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan rumah tapak jabatan menteri di ibu kota negara (IKN) Nusantara rampung tahun depan. Per 10 Juli 2023, progres pembangunan proyek itu sudah mencapai 16,8 persen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri itu dibangun di dua kawasan. "Yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN," di Jakarta, Jumat, 21 Juli 2023.

Adapun Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menyebutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri itu akan memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

Beberapa aspek itu di antaranya harus responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta menggunakan system smart home.

Nantinya rumah tapak jabatan menteri itu akan dibangun setinggi dua lantai. Pada lantai bawah tanah akan digunakan sebagai kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Berikutnya, pada lantai pertama merupakan area kedinasan. Adapun di lantai kedua rumah adalah area privat keluarga.

Rumah tapak dengan luas bangunan 580 meter persegi per unit lengkap dengan furniturnya itu akan berada di atas 1.000 meter persegi.

Pembangunan konstruksi rumah jabatan menteri ini akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO dan pengawas dari PT Yodya Karya (Persero).

Hujurat menyatakan, nantinya akan digunakan desain dengan memanfaatkan elemen nusantara pada desain bangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN tersebut. "Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja."

Pilihan Editor: Bahlil Klaim Konglomerat Indonesia Investasi di IKN hingga Rp 40 T, Mulai Pembangunan September 2023