TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance atau Indef melakukan analisis ihwal percakapan publik soal ekspor pasir laut di media sosial Twitter. Analisis tersebut menggunakan pendekatan big data dari media sosial Twitter. Hasilnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tercatat sebagai tokoh yang paling disorot terkait kebijakan ini.

"Lagi-lagi yang disorot adalah Jokowi dan Luhut. Ada sebanyak 9,9 juta cuitan, sedangkan Luhut 3,8 juta cuitan," tutur Data Analyst Continuum Indef, Maisie Sagita dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 5 Juli 2023.

Data tersebut dihimpun pada periode 30 Mei-12 Juni 2023. Ada 40.702 pembicaraan soal ekspor pasir laut dari 28.561 akun media sosial Twitter. Data itu pun telah disaring dari media maupun buzzer sehingga, menurut Maisie, depat merepresentasikan opini publik di platform tersebut dengan sesungguhnya.

Jokowi dan Luhut mendapat sorotan publik lebih tinggi dibandingkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal ekspor pasir laut ini. Tercatat Sakti Wahyu Trenggono hanya dibicarakan di Twitter sebanyak 800 juta percakapan.

Padahal, tutur Maisie, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kementerian yang diuntungkan dari adanya kebijakan ini. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, aktivitas pengerukan pasir ini akan menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui KKP.

Maisie menjelaskan, Jokowi disorot publik lantaran menjadi orang yang menandatangani PP Nomor 26 Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis, warganet menilai kebijakan ini menggambarkan pemerintah Jokowi tidak menjaga kedaulatan Indonesia dan justru seakan-akan menjual tanah air NKRI. Percakapan soal ini tercatat mencapai 48,9 persen.

Selanjutnya: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dianggap Gegabah ...

<!--more-->

Menurutnya, publik juga menilai pengambilan kebijakan ini terlalu gegabah. Musababnya, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut selama 20 tahun terakhir untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat penambangan pasir laut. Namun pemerintah justru secara tiba-tiba menerbitkan PP tersebut.

18.9 persen warganet juga menilai kerugian negara akibat rusaknya lingkungan akan jauh lebih besar dari keuntungan bisnis yang didapatkan dari ekspor pasir laut. Kemudian, 10,6 persen meminta Jokowi membatalkan izin ekspor pasir laut. Sebanyak 2,6 persen warganet menilai kebijakan ini adalah akal-akalan oligarki dan 1 persen warganet meyakini langkah tersebut dapat bahayakan kehidupan nelayan.

Sedangkan Luhut menjadi sorotan publik dari kebijakan ekspor pasir laut karena pernyataannya kepada media. Warganet, ucap Maisie, tidak setuju dengan pernyataan Luhut bahwa ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan dan justru menyehatkan lingkungan.

"Alhasil, warganet meminta Luhut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis saja, tapi juga untuk mempertimbangkan dampaknya seperti pulau kecil yang terancam hilang," kata Maisie.

Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mendapatkan sorotan publik di Twitter karena pernyataannya yang dinilai membingungkan. Maisie mengatakan banyak warganet yang mempertanyakan ucapan Sakti yang menyebut kebijakan ekspor pasir laut bertujuan untuk memenuhi reklamasi dalam negeri. "Mengapa peraturan yang dipertanyakan soal ekspor pasir laut, tetapi disebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Warganet tetap menolak PP Nomor 26 Tahun 2023, baik untuk pemanfaatan reklamasi di dalam negeri atau untuk ekspor.

Meisi mengatakan ada beberapa tokoh lain yang sebetulnya memberikan pernyataan kepada media ihwal ekspor pasir laut ini. Misalnya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Hamid Abdul Latif.

Pilihan Editor: PUPR jadi Trending Topic Usai Basuki Hadimuljono Berencana Ganti Rumput JIS Agar Sesuai Standar FIFA