TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Achmad Kholidin membantah bahwa kliennya menyeret nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi di kasus korupsi BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Achmad, kliennya tidak pernah melempar tanggung jawab ke presiden dalam perkara ini.

Achmad Kholidin mengatakan bahwa pernyataan Johnny Plate saat membacakan eksepsi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juli 2023 lalu tidak bertujuan untuk melibatkan Presiden Jokowi. “Pak Johnny hanya menjelaskan bahwa pengadaan BTS 4G 2020-2022 adalah penjabaran pelaksanaan dari arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Juli 2023.

Menurut Achmad, penyampaian Johnny Plate di persidangan itu hanya untuk menjawab dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut proyek pembangunan BTS sebagai inisiatif Johnny Plate untuk merampok uang negara. “Eksepsi tidak bermaksud menyeret nama presiden seperti yang di-framing beberapa pihak,” kata Achmad.

Dalam eksepsinya Johnny Plate hanya menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan proyek BTS Kominfo yang merupakan pelaksanaan dari arahan presiden. Dalam sejumlah rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya percepatan transformasi digital.

Dion Pongkor selaki pengacara Johnny yang lain juga menyangkal tudingan adanya upaya merampok uang negara tersebut ataupun tidak adanya kajian sebelum pelaksanaan proyek.

Dion menyebutkan dalam rapat 12 Mei 2020 misalnya, melalui konferensi video Presiden meminta percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Lalu, pada rapat terbatas kabinet pada 4 Juni 2020, Presiden Jokowi kembali berbicara tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035.

Saat itu, presiden meminta kliennya untuk menyampaikan satu lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, kata Dion, arahan mengenai pengadaan infrastruktur komunikasi juga kembali disinggung dalam rapat kabinet 29 Juli 2020 di Istana Merdeka.

Waktu itu, presiden menjelaskan bahwa terdapat penambahan ruang fiskal sebesar Rp 179 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 38 triliun dipakai untuk pendidikan, sementara Rp 9 triliun digunakan untuk kesehatan.

“Sebanyak Rp 131 triliun dikunci pemakaiannya yang hanya dibolehkan untuk 3 hal yaitu urusan yang berkaitan dengan pangan, kawasan industri dan ICT (Information and Communication Technology),” katanya saat di pengadilan, Selasa, 4 Juli 2023.

Johnny Plate terjerat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS Bakti Kominfo yang merugikan negara Rp 8 triliun. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga didakwa ikut memperkaya diri sebanyak Rp 17 miliar.

Pilihan Editor: PUPR jadi Trending Topic Usai Basuki Hadimuljono Berencana Ganti Rumput JIS Agar Sesuai Standar FIFA