Lemahnya Penegakan Hukum Memicu Maraknya Tambang Nikel Ilegal
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Agung Sedayu
Sabtu, 1 Juli 2023 16:18 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengkritik soal kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal hilirisasi industri nikel. Ia menilai menilai kebijakan hilirisasi berbasis pelarangan ekspor bijih nikel ini memicu banyak masalah. Pasalnya, penegakan hukum terhadap pelaku ekspor gelap dan penambangan ilegal masih lemah.
"Tidak hanya telah memicu ekspor illegal, namun juga penambangan nikel illegal dalam jumlah yang signifikan," kata Yusuf saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Juli 2023.
Tanpa pelarangan ekspor bijih nikel saja, tutur Yusuf, negara sering dirugikan dari rendahnya penerimaan pajak. Menurutnya, rendahnya penerimaan pajak terjadi akibat praktek under-invoicing dalam ekspor bijih nikel seperti kondisi sebelum 2014.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengendus ekspor ilegal ore nikel sebanyak 5,3 juta ton ke Cina. KPK menduga kegiatan ekspor ilegal tersebut sudah terjadi sejak Januari 2020 hingga Juni 2022. KPK memperkirakan kerugian negara dari ekspor gelap bijih nikel itu setidaknya mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Hal tersebut lantaran hilangnya penerimaan royalti dan penerimaan PPh Perusahaan Penambang Nikel.
Yusuf menjelaskan pelarangan ekspor bijih nikel membuat harga komoditas ini di pasar domestik menjadi jatuh hingga jauh dibawah harga internasional. Dia berujar Harga Patokan Mineral atau HPM bijih nikel domestik merosot hingga 50 persen di bawah harga internasional.
Ketika harga internasional nikel melonjak pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022, ucap Yusuf, insentif untuk ekspor bijih nikel pun semakin kuat. Sehingga kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah memicu ekspor ilegal, terutama oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak memiliki afiliasi dengan smelter.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo alas Jokowi hingga kini terus menegaskan kebijakan larangan ekspor komoditas ini demi hilirisasi di dalam negeri. Jokowi pun terus maju melawan putusan World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF) yang menentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.
Pilihan Editor: Pesawat Asing Berseliweran Layani Domestik, Susi Pudjiastuti: Maskapai Lokal Sangat Dirugikan hingga ..
