TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengungkapkan dampak ekonomi terhadap disetopnya Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap 159 negara.

"Jadi secara ekonomi, hal tersebut tentu ada dampak negatif karena turis asing akan sulit untuk masuk ke Indonesia," ujar Nailul lewat keterangannya, Rabu, 28 Juni 2023.

Dampaknya, kata dia, bisa ke perlambatan sektor pariwisata dimana akan terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara atau wisman. "Hotel, restoran, dan penunjang pariwisata akan terkena dampak negatif," ungkap Nailul.

Namun, Nailul menilai kebijakan pencabutan bebas visa kunjungan itu juga bisa menyortir wisman yang bermasalah. "Kan akhir-akhir ini sering ada masalah dengan wisman, maka tindakan evaluasi pencabutan bebas visa perlu dikaji," tutur dia.

Berbeda dengan Nailul, pengamat pariwisata, Azril Azahari, menilai disetopnya bebas visa kunjungan terhadap 159 negara tidak berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata.

"Karena sejak 2020 telah terjadi krisis pandemi Covid-19," kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) itu pada Tempo secara tertulis, Rabu.

Dia pun sepakat kebijakan tersebut diberlakukan secara permanen. Menurut dia, wisman yang datang ke Indonesia banyak menimbulkan masalah sosial, ekonomi hingga kriminal.

"Wisman yang datang tidak diseleksi dengan baik," ujar Azril.

Sementara itu, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetop izin Bebas Visa Kunjungan bagi 159 negara dilakukan sebagai hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI No. M.HH-GR.01.07 Tahun 2023 pada 7 Juni 2023.

"Pasti ada evaluasi, dulu kita buka total. Evaluasinya memberikan manfaat kepada negara, ndak? Kalau ndak mesti (dihentikan). Oh, ini ndak, negara ini perlu dibuka atau tutup? Pasti dievaluasi," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu, 21 Juni 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Terkini: Latar Belakang Bebas Visa 159 Negara Dicabut, Kata Luhut Soal Mobil BBM Dilarang Tahun 2035