TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, membeberkan perkembangan terakhir pembangunan proyek di ibu kota negara tersebut. Pasalnya, hampir 17 ribu pegawai negeri sipil (PNS) sudah siapkan pindah ke IKN pada tahun 2024 mendatang.

Agung menyebutkan, sejauh ini, sudah ada dua perusahaan Singapura yang menandatangani non disclosure aggrement (NDA). NDA ini menjadi langkah maju untuk investasi ke depannya.

"NDA ini menjadi tahapan penting karena untuk menyusun feasibility study (FS)," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, Ahad, 11 Juni 2023.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan sekitar 16.990 pegawai negeri sipil (PNS) untuk pindah ke IKN. Pemindahan PNS tahap pertama ini akan melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada awal 2024 mendatang.

“Mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Di Kalimantan Timur (Kaltim). Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024,” tulis Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam unggahannya di Instagram pribadinya.

Lantas, bagaimana progres pembangunan IKN yang masih dibiayai negara melalui APBN ini?

Progres Pembangunan Kawasan Istana Kepresidenanan

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres dari pembangunan di kawasan Istana Kepresidenan IKN. Pembangunan di kawasan ini meliputi fisik Istana Negara dan lapangan upacara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menyebutkan jika progres dari pembangunan fisik di kawasan Istana Kepresidenan sudah mencapai 12,83 persen. Diana pun memastikan jika upacara perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat berlangsung di IKN. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo.

Selanjutnya: Progres rumah tapak jabatan menteri...

<!--more-->

Progres Rumah Tapak Jabatan Menteri

Dilansir dari laman resminya, Kementerian PUPR memastikan jika pembangunan IKN dan fasilitas pendukungnya sedang dikebut. Adapun salah satu pembangunan yang sedang adalah rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Setidaknya akan ada sekitar 36 unit rumah yang dibangun di lokasi persil 104 dan 105, dengan luas masing-masing persil adalah 10,6 hektar dan 9,1 hektar KIPP IKN.

“Progres pengerjaan untuk rumah tapak jabatan Menteri di IKN sudah mencapai sekitar 10 persen, lebih tinggi dibanding perencanaan target yaitu delapan persen,” ucap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.

Progres Pembangunan Jalan Tol dan Bendungan

Selain fasilitas utama pemerintahan, infrastruktur seperti jalan tol pun menjadi salah satu hal yang dikebut pengerjaannya di IKN. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, berdasarkan data PUPR per Mei 2023 menyebutkan beberapa progres pembangunan di ibu kota baru tersebut.

Terdapat tiga segmen pembangunan jalan tol yang saat ini dikerjakan, yakni segmen 3A, 3B, dan 5A. Adapun panjang jalan tol yang sedang dibangun adalah sekitar 47 km dengan total 6 line.

Untuk progresnya, pembangunan jalan tol segmen 3A (Karangjuang-KTT Kariangau) baru mencapai 4,5 persen. Sementara itu, segmen 3B (KTT Kariangau-Simpang Tempadung) progres pembangunannya sudah mencapai angka 18,91 persen. Sedangkan, segmen 5A (Simpang Tempadung- Jembatan Pulau Balang) progresnya mencapai 21,32 persen.

Selain itu, untuk infrastruktur bendungan sudah hampir selesai dengan progres 91,28 persen. Tak hanya itu, ada juga Intake Sungai Sepaku yang progres pembangunannya sudah mencapai 92,27 persen.

Progres Pembangunan IKN Keseluruhan

Menurut Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, keseluruhan pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29,27 persen. Angka ini naik tiga persen dari bulan April yang baru mencapai 26 persen. Progres positif ini diharapkan dapat terus berjalan dan diakselerasi dalam rangka menunjang skema pemindahan ASN yang dimulai pada 2023 nanti.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 20 Pengusaha Prancis Kunjungi IKN, Otorita IKN Terima 4 LOI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini