TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahap awal (2022-2024) dimulai dengan mendirikan infrastruktur dasar, seperti Istana Kepresidenan dan Gedung MPR/DPR RI. Walaupun dasar hukum penetapan UU IKN telah diterbitkan melalui UU No. 3 Tahun 2022. Namun, pemerintah masih menemui sejumlah masalah terkait pendanaan, termasuk dari investor.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut deretan alasan investor enggan menanamkan modal di IKN.

Penyebab Investor Ragu Berinvestasi di IKN

1. Ancaman Resesi Ekonomi

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa kemungkinan besar investor tidak akan tertarik memberi bantuan dana di tengah kondisi ekonomi yang lemah. Menurutnya, investor lebih memilih mencari aset aman daripada menanamkan uang di negara berkembang seperti Indonesia.

“Apalagi diminta untuk membangun proyek bersifat komersial yang infrastruktur utamanya masih dalam tahap persiapan”, kata Bhima ketika ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, pada Kamis (20/10/2022).

Bhima menambahkan bahwa banyak pengusaha yang menjatuhkan pilihan pada proyek-proyek berpotensi profit. Di tengah perekonomian yang naik turun, proyek dengan nilai fantastis akan lebih lama mencapai waktu pengembalian modal.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun mengakui bahwa membentuk ibu kota negara baru bukanlah perkara gampang. Salah satu hal yang patut diwaspadai semua pihak adalah resesi global 2023. Namun, ia optimis bahwa Indonesia mampu bertahan terhadap kesulitan di depan mata.

2. Kendala Pengiriman Logistik

Dari tangkapan gambar udara pada Jumat, 24 Februari 2023, terlihat sebuah kapal tongkang yang membawa material logistik proyek IKN kandas di pelabuhan masyarakat, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu lokasi berlabuh bagi moda transportasi air untuk pengiriman logistik itu surut, akibatnya kapal rawan kandas.

Selanjutnya: Kendala Kompleksitas Masalah Pertanahan

<!--more-->

3. Sengketa Lahan Adat

Warga adat Suku Balik menolak direlokasi pada Senin, 6 Maret 2023. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab investor ragu berinvestasi di IKN. Suku Balik sendiri hidup dengan bergantung pada hasil hutan dan bercocok tanam sejak masa penjajahan Jepang. Hingga sekarang, ada 200 kepala keluarga (KK) yang masih bertahan di wilayah Sepaku itu.

4. Kompleksitas Pertanahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut bahwa realisasi investasi proyek IKN hanya sampai tahap Letter of Intent (LoI). Ia menambahkan bahwa beberapa LoI yang masuk langsung diteruskan ke Otorita IKN.

“Masalahnya pembelian tanah ini belum disiapkan oleh otorita”, jelas Basuki di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (28/04/2023).

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa soal pertanahan harus segera dituntaskan. Termasuk pula terkait harga tanah yang perlu diputuskan dengan mekanisme tepat melalui appraisal.

“Agar semua bisa memberikan kepastian untuk para investor berinvestasi”, terang Luhut melalui siaran pers Badan Otorita IKN ketika meninjau progres pada Rabu (17/05/2023).

5. Masalah Lingkungan

Penyebab investor ragu berinvestasi di IKN juga mengarah pada persoalan lingkungan. Peneliti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang mengungkapkan bahwa Kecamatan Sepaku adalah daerah rawan banjir. Ia menduga akibat eksploitasi berlebihan di hulu sungai oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) membuat pohon endemik berkurang.

Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A. Safitri menjelaskan bahwa sikap siaga terhadap kebakaran hutan dan lahan harus ditingkatkan. “Kehati-hatian perlu ditingkatkan dengan kemungkinan ancaman el nino”, kata Myrna melalui keterangan tertulis pada Sabtu (27/05/2023).

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Sebut Investor Arab Lirik IKN, Bahlil: Sektor Properti dan Infrastruktur Paling Diminati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini