TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mendesak PT PLN (Persero) segera memastikan lokasi pembangkit listrik panas bumi untuk proyek percepatan 10.000 megawatt tahap kedua.

"Itu saya tagih terus tapi sampai sekarang belum dikasih juga," kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono di Jakarta, Senin (27/4).

Ia meminta PLN tak berpatokan pada lokasi-lokasi proyek panas bumi yang sudah mereka persiapkan. Jika lokasi-lokasi tersebut tak bisa beroperasi pada 2014, PLN harus mencari wilayah kerja panas bumi lainnya.

"Kalau tidak bisa ya tidak usah dimasukkan dalam proyek percepatan," katanya. Proyek percepatan 10.000 megawatt tahap kedua ditargetkan mulai beroperasi pada 2014.

Hingga saat ini Peraturan Presiden untuk proyek percepatan itu belum ada karena ketidakpastian lokasi proyek panas bumi.

Kepastian proyek panas bumi akan berpengaruh pada rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2008-2018. Sebab pemerintah berencana menambah proyek panas bumi dalam RUPTL.

Sejak beberapa bulan lalu, Purwono sudah meminta kepastian lokasi itu ke PLN. Namun hingga saat ini, PLN belum mengajukan daftar lokasi tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar menargetkan kepastian lokasi tersebut dapat diperoleh pekan ini. Ia mengatakan kendala selama ini adalah daftar lokasi proyek yang diajukan ke PLN ada yang belum jelas potensinya.

DESY PAKPAHAN