TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah tidak bisa bergantung pada pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Terlebih, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pencairan pendanaan tersebut masih belum jelas.

Fahmy mengatakan, pendanaan JETP US$ 20 miliar itu kan baru sebatas komitmen negara maju untuk untuk membantu Indonesia dalam program transisi energi. "Tapi sepertinya sulit direalisasikan karena Amerika dan negara Eropa masih dalam kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan," ujar Fahmy ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 15 Mei 2023.

Oleh karena itu, menurut Fahmy pemerintah mesti segera mencari investor. Sebab kalaupun dana JETP cair, nominalnya belum cukup membiayai semua program transisi energi yang direncanakan pemerintah.

"Selain pemerintah perlu lobi-lobi supaya dananya cair, harus mencari investor untuk berinvestasi di pembangkit EBT," tutur Fahmy.

Fahmy berujar, tanpa pendanaan JETP dan pendanaan dari investor, transisi energi di Indonesia sulit direalisasikan. Dia menilai PLN tidak mampu menggarap program ini sendiri. Sementara dana APBN, kata dia, rasanya tidak memungkinkan untuk menggarap proyek ini.

"Dana JETP sebenarnya jadi harapan. Tapi saya kira investor juga suatu keharusan," tuturnya. "Tanpa investor, lalu dana JETP tidak cair, program transisi energi bisa gagal."

Selanjutnya: pendanaan transisi energi melalui skema JETP masih belum jelas

<!--more-->

Lebih lanjut, kata Fahmy, pemerintah juga perlu menyiapkan insentif agar investor mau berinvestasi. Terlebih, negara-negara lain juga membuka peluang serupa. Artinya, Indonesia harus bersaing.

"Misalnya, tax holiday atau isentif pajak-pajak lainnya. Selain itu, perlu ada kemudahan usaha, perizinan," kata Fahmy.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pendanaan transisi energi melalui skema JETP masih belum jelas didapatkan oleh pemerintah.

Luhut menjelaskan, saat dia berkunjung ke Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington, D.C bulan lalu, belum ada kejelasan tentang pencairan dana tersebut.

"Waktu saya ke Washington bulan lalu, kami paparin mereka bilang iya. Terus saya bilang where is the money? Ao ao...ngomong doang,” kata Luhut di acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, di The Westin Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.

Luhut mengatakan, belum jelasnya skema pinjaman ditengarai menjadi alasan belum cairnya dana senilai US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per dolar AS) pada saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Luhut pun geram, karena kesepakatan JETP itu sudah masuk dalam pembahasan saat gelaran KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. Namun, Luhut percaya diri tanpa JETP, Indonesia tetap bisa menjalankan programnya.

"Kalau kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan, forget it we can do it by own, kenapa kalian ngatur-ngatur," begitu kata Luhut.

RIRI RAHAYU | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Luhut Meragukan Janji Pendanaan JETP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini