TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan karyawan PT Trans Retail Indonesia (Transmart) pada Kamis, 16 Maret 2023 menggelar aksi demonstrasi atas kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan. Aksi dilakukan di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan pukul 09.00.

"Ini aksi damai bersatu menuntut hak," kata Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN), Rian, Kamis, 16 Maret 2023.

Para karyawan Transmart menuntut perusahaan membayar kekurangan upah minimum provinsi (UMP) karyawan yang besarannya masih di bawah aturan. Adapun aturan UMP 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021.

Selain itu, para karyawan menuntut bayaran upah lembur sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Para karyawan juga meminta pihak perusahaan berhenti mengatur-ngatur waktu cuti karyawan yang sudah diatur Undang undang.

Selain itu, FSPFN juga meminta agar Pekerjakan kembali karyawan yang di-PHK sesuai ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

"Hentikan PHK sepihak yang terus di lakukan perusahaan," kata Rian. Rian adalah salah satu mantan karyawan Transmart yang juga terkena PHK pada awal 2022. Dia terkena PHK setelah 11 tahun bekerja di toko ritel tersebut.

Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar Upah Lembur Sesuai Aturan<!--more-->

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja atau lembur wajib memberikan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PP 35/2021. Upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lembur.

Upah kerja lembur diatur secara jelas dalam Pasal 31 PP 35/2021. Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan:

1. Membayar Upah Kerja Lembur;
   Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
   Memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih.
   Pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) PP 35/2021, yaitu:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) ja- 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Selain itu, menurut Pasal 28 ayat (1) PP 35/2021, untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan secara tertulis dan atau melalui media digital. Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja atau buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja atau buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

Pengusaha juga harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja atau buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3).

Tindakan pengusaha yang tidak membayarkan upah kerja lembur dan tidak memenuhi syarat kerja lembur merupakan tindak pidana pelanggaran.

Menurut pasal 188 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja No.11/2020, jika pengusaha melanggar Pasal 78 ayat (1) mengenai syarat kerja lembur maka dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, apabila pengusaha tidak membayarkan upah kerja lembur, maka akan dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja No.11/2020.

RIANI SANUSI PUTRI | ADE RIDWAN | NAUFAL RIDHWAN ALY

Pilihan Editor: Ramai Protes Lembur Tak Dibayar, Bagaimana Aturan Soal Kerja Lembur Menurut UU?